Samarinda - Rencana revitalisasi Pasar Pagi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda nyatanya tak mendapat dukungan penuh dari para pemilik ruko. Sebagaimana diketahui bahwa sebanyak 48 pemilik ruko di Pasar Pagi, menolak rencana revitalisasi ini. Pemilik ruko merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan tidak mendapatkan penawaran harga yang sesuai dengan nilai pasar.

Namun demikian, Wali Kota Samarinda Andi Harun  menegaskan bahwa rencana tersebut harus segera dilasanakan. 

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu telah menawarkan solusi bagi pemilik ruko, yakni membeli lahan dengan harga yang akan ditentukan oleh tim penilai, serta ditambah dengan memberi prioritas kepada mereka untuk beroperasi di dua lantai teras pasar yang baru. 
"Karena harusnya dibongkar di waktu dekat. Harus dipahami wacana ini akan berdampak pada penataan kawasan tersebut,” kata Andi Harun, Rabu (3/1/2023). 

Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa kedepannya akan diterapkan sistem satu pintu, yang berarti akses jalan masuk kelak akan diarahkan ke tempat parkir melalui Jalan Mas Tumenggung. 

Terkait dengan hal ini, Andi juga menaruh harapan kepada masyarakat agar dapat berpikir untuk jangka panjang.
“Kita harus bersama untuk berpikir perspektif jangka panjang. Sehingga diharapkan, ruko ekonominya juga makin naik," harapnya.

Sementara itu, Budi, salah seorang pemilik ruko mengaku pihaknya kurang dilibatkan dalam pembahasan rencana revitalisasi itu. 

"Yang diberitakan awal itu yang dalam pasar, ga ada yang kena pinggir jalan, itu ruko-ruko itu, nah kenapa baru tanggal 20 kami dipanggil trus ada desain final," ujar Budi, Senin (1/1/2024).

Menurut Budi, jika memang pemerintah hendak melakukan revitalisasi, para pedagang dan pemilik ruko diajak untuk berdiskusi dari awal rencana itu dibuat. Pemilik ruko itu juga meyayangkan sikap pemerintah yang hanya mengajak para pedagang pasar berdiskusi di awal tahun 2022, sedangkan untuk para pemilik ruko, tidak. 
“Padahal pemerintah tahu jika toko kami akan terdampak, tapi kami tidak diajak diskusi dalam rencana pembangunan," ucap Budi.

Budi mengungkap, solusi yang ditawarkan oleh Pemkot tidak memuaskan. Terkait dengan tukar guling, dibeli dengan harga NJPP, atau masuk ke dalam pasar yang baru secara geratis. 
Budi berharap berharap bahwa pemerintah dapat menghentikan rencana revitalisasi pasar atau setidaknya mengajak para pemilik ruko untuk berdiskusi dan bernegosiasi.

(Sf/Rs)