Cari disini...
Seputar Kaltim
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pemerintah Kota (pemkot) telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak dugaan BBM oplosan selama sepekan terakhir, dengan nominal hampir mencapai setengah miliar Rupiah.
Hingga Selasa (22/4/2025), kata Andi Harun, sudah ada sebanyak 1.356 kendaraan mendapatkan bantuan, dengan nilai bantuan Rp300 ribu perkendaraan. Artinya, Pemkot Samarinda sudah membayar total Rp406.800.000 untuk kebijakan kompensasi tersebut.
Sebagaimana diketahui, sejak akhir Maret 2025 banyak masyarakat yang mengeluhkan kendaraannya usai mengisi BBM. Karena itu muncul dugaan kualitas BBM bermasalah.
Untuk membantu masyarakat, Pemkot Samarinda menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak sebesar Rp300 ribu untuk kendaraan roda dengan beberapa syarat, yang paling utama harus ber-KTP dan STNK Samarinda.
Bantuan itu diberikan dalam rentang kejadian 28 Maret hingga 8 April yang dikoordinir oleh masing-masing kecamatan selama sepekan.
“Kalau dikalikan, totalnya sekitar Rp400 jutaan. Mungkin tidak memuaskan, tidak menggambarkan kepuasan demi warga atau siapapun tapi itulah yang kita lakukan untuk membantu warga ,” ujar Andi Harun.
Pemberian bantuan ini, menurutnya, merupakan upaya cepat pemkot dalam merespons keresahan masyarakat atas kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan oleh bahan bakar yang tidak sesuai standar.
Kemudian pemkot juga melakukan uji laboratorium terhadap BBM yang sampelnya diambil dari berbagai titik, termasuk SPBU, Pertamini dan dari kendaraan yang mengalami gangguan.
Namun ia membeberkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel BBM yang diduga bermasalah masih belum dirilis. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari lembaga pengujian yang dinilai kredibel dan independen.
“Kami menguji melalui lembaga yang, Insyaallah, kredibel. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, tentu akan kami umumkan ke publik,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai adanya koordinasi antara Pemkot dengan Pertamina terkait insiden ini, ia menegaskan bahwa tidak ada komunikasi resmi yang dilakukan pihak Pertamina dengan Pemkot Samarinda.
Namun meskipun tanpa dukungan langsung dari pihak terkait, ia tetap berupaya menjalankan tanggung jawab moral dengan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap warganya, meski belum tentu sempurna.
“Sampai hari ini seingat saya Pertamina tidak ada berkoordinasi dengan pemkot, kami melaksanakan apa yang bisa kami laksanakan, itulah yang bisa maksimal kami lakukan yaitu memberi bantuan," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pemerintah Kota (pemkot) telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak dugaan BBM oplosan selama sepekan terakhir, dengan nominal hampir mencapai setengah miliar Rupiah.
Hingga Selasa (22/4/2025), kata Andi Harun, sudah ada sebanyak 1.356 kendaraan mendapatkan bantuan, dengan nilai bantuan Rp300 ribu perkendaraan. Artinya, Pemkot Samarinda sudah membayar total Rp406.800.000 untuk kebijakan kompensasi tersebut.
Sebagaimana diketahui, sejak akhir Maret 2025 banyak masyarakat yang mengeluhkan kendaraannya usai mengisi BBM. Karena itu muncul dugaan kualitas BBM bermasalah.
Untuk membantu masyarakat, Pemkot Samarinda menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak sebesar Rp300 ribu untuk kendaraan roda dengan beberapa syarat, yang paling utama harus ber-KTP dan STNK Samarinda.
Bantuan itu diberikan dalam rentang kejadian 28 Maret hingga 8 April yang dikoordinir oleh masing-masing kecamatan selama sepekan.
“Kalau dikalikan, totalnya sekitar Rp400 jutaan. Mungkin tidak memuaskan, tidak menggambarkan kepuasan demi warga atau siapapun tapi itulah yang kita lakukan untuk membantu warga ,” ujar Andi Harun.
Pemberian bantuan ini, menurutnya, merupakan upaya cepat pemkot dalam merespons keresahan masyarakat atas kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan oleh bahan bakar yang tidak sesuai standar.
Kemudian pemkot juga melakukan uji laboratorium terhadap BBM yang sampelnya diambil dari berbagai titik, termasuk SPBU, Pertamini dan dari kendaraan yang mengalami gangguan.
Namun ia membeberkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel BBM yang diduga bermasalah masih belum dirilis. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari lembaga pengujian yang dinilai kredibel dan independen.
“Kami menguji melalui lembaga yang, Insyaallah, kredibel. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, tentu akan kami umumkan ke publik,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai adanya koordinasi antara Pemkot dengan Pertamina terkait insiden ini, ia menegaskan bahwa tidak ada komunikasi resmi yang dilakukan pihak Pertamina dengan Pemkot Samarinda.
Namun meskipun tanpa dukungan langsung dari pihak terkait, ia tetap berupaya menjalankan tanggung jawab moral dengan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap warganya, meski belum tentu sempurna.
“Sampai hari ini seingat saya Pertamina tidak ada berkoordinasi dengan pemkot, kami melaksanakan apa yang bisa kami laksanakan, itulah yang bisa maksimal kami lakukan yaitu memberi bantuan," pungkasnya.
(Sf/Rs)