Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH) mengakui pembelian buku penunjang memberatkan siswa dan orang tua, terutama bagi warga kurang mampu. 

Sebelum aksi demonstrasi puluhan IRT pada Jumat (2/8/2024) kemarin, pihaknya sudah mendengar isu mengenai pembelian buku penunjang siswa yang memberatkan orang tua, terutama tingkat Sekolah Dasar (SD). 

Pemkot pun, kata Ah, telah melakukan investigasi untuk mengetahui mengapa ada biaya tambahan bagi siswa untuk membeli buku penunjang.

"Kami sudah mengadakan rapat untuk menyikapi masalah ini. Para ibu-ibu menyampaikan adanya pungutan di sekolah dengan berbagai dugaan yang disampaikan dan itu memberatkan. Kami meminta bukti-bukti yang bisa diberikan, seperti nama sekolah, guru dan kepala sekolah itu," jelas AH pada Jumat (2/8/2024) malam.

Dari hasil investigasi, pemkot menemukan bahwa pembelian buku penunjang menjadi beban bagi orang tua, khususnya yang kurang mampu. "Kami menemukan bahwa sekolah tidak memiliki biaya untuk mengadakan buku penunjang, sehingga membebankan ke siswa," katanya.

Ini terjadi karena pihak sekolah tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membelikan buku penunjang itu. Sebab, dana sekolah hanya bisa mencukupi kebutuhan pembelian buku wajib saja. Kata AH, rata-rata yang dibutuhkan di SD ada sembilan dan SMP butuh 10 buku penunjang.

Jika harga maksimal buku penunjang adalah Rp700 ribu dan jumlah murid SD dan SMP keseluruhan kurang lebih 89.966 murid, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp62,9 miliar untuk pengadaan buku tersebut setiap tahunnya.

Dengan nominal besar itu, Ah meminta kepada pihak terkait untuk meninjau kemampuan keuangan daerah. Apakah mampu untuk mengakomodir kebutuhan buku tersebut setiap tahunnya atau tidak.

"Opsi yang dibahas adalah pertama, membeli buku dengan anggaran Rp62,9 miliar tiap tahun. Kedua, kita bisa putuskan untuk tidak menggunakan buku penunjang, tapi dampaknya terhadap literasi dan kualitas siswa sangat besar,” bebernya. 

Opsi ketiga, membeli buku namun tidak sejumlah siswa yang ada, melainkan sebagai inventaris sekolah dan diletakkan di perpustakaan. Itu membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar.

Opsi keempat adalah membeli buku hanya untuk siswa yang tidak mampu yang diperkirakan sekitar 30 persen dari total siswa dengan anggaran sekitar Rp18 miliar rupiah. “Kelima atua terakhir, kita bisa mencetak modul pembelajaran dari kementerian dalam bentuk digital yang biayanya sekitar Rp20 miliar rupiah," jelasnya.

Pemkot sedang mengkaji opsi terbaik agar persoalan ini tidak lagi terulang di tahun-tahun mendatang dan ditargetkan  keputusan final akan diambil pada pekan depan. “Intinya kita tetap akan mengadakan buku penunjang itu,” tegasnya. 

(Sf/By)