Samarinda - Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menertibkan peruntukan lapangan vorvo yang saat ini menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

Akmal Malik mengatakan, ia telah melakukan komunikasi yang baik dengan Pemkot Samarinda dan menghargai kewenangan mereka dalam mengelola lapangan vorvo. Namun, ia juga berharap agar Pemkot Samarinda dapat meninjau kembali peruntukan lapangan vorvo.

"Kita minta teman-teman kota Samarinda untuk melihat ulang kembali peruntukan untuk apa. Kita lihat RTRW-nya lagi, karena sebelumnya, lapangan vorvo itu ingin digunakan sebagai mini soccer, kalau dilihat dari undang-undangnya kan hanya melarang untuk pemukiman," kata Akmal Malik di Samarinda, Rabu (3/1/2024).

Ia menambahkan, masalah lapangan vorvo ini sudah tidak menjadi persoalan lagi antara Pemprov dan Pemkot, karena keduanya dapat menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik. Ia berencana untuk mengundang Wali Kota Samarinda dan jajarannya untuk menandatangani kesepakatan terkait lapangan vorvo.

"Kita akan mengundang khusus Wali Kota Samarinda beserta jajarannya untuk penandatanganan di lapangan vorvo. Kita harapkan ini bisa segera terealisasi dan tidak ada lagi masalah di lapangan," ujarnya.

Selain itu, PJ Gubernur juga memberikan saran kepada Pemkot Samarinda untuk meningkatkan penanganan banjir di daerah dataran rendah dengan memperbaiki sistem pompanisasi. Ia mengatakan, Pemkot Samarinda harus memastikan bahwa pompa-pompa yang ada di wilayah tertentu dapat menampung debit air hujan yang tinggi.

"Kita meminta teman-teman kota untuk memeriksa kembali kapasitas pompa-pompa yang ada. Jangan sampai debit air hujan besar, tapi pompa-pompa kecil, sehingga tidak mampu menguras air. Kita sudah melakukan intervensi dengan memetakan lokasi-lokasi yang debit airnya tinggi dan membutuhkan pompa-pompa yang besar," tuturnya.

Ia mencontohkan, sistem pompanisasi yang baik sudah diterapkan oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dapat mengatasi banjir di daerah dataran rendah. Ia berharap, Pemkot Samarinda dapat meniru hal yang sama di wilayah-wilayah yang rawan banjir.

"DKI juga dataran rendah, tapi sistem pompanisasinya bagus. Kita juga harus mencoba hal yang sama di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Kita optimalkan dengan pendekatan pompanisasi. Tapi sekali lagi, itu kewenangan kota. Kita hanya memberikan saran, yang eksekusi adalah kota," tegasnya.

(Sf/Rs)