Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Kota Samarinda, Suryo Priyo Raharjo. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencairkan Bantuan Keuangan (Bankeu) tahap awal sebesar Rp 88,437 miliar dari Pemprov Kaltim senilai Rp 354,450 miliar.
Pos alokasi dan pencairan tahap I adalah 25 persen dari pagu, pencairan tahap II adalah 40 persen dan tahap III sebesar 35 persen.
Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Kota Samarinda, Suryo Priyo Raharjo mengungkapkan 90 persen aliran dana ini dialihkan kepada pekerjaan umum.
"Tahap awal ini 90 persen untuk PU, yang mana ini kebanyakan sudah pada tahap lelang sejauh ini," ungkapnya.
Dalam pos penggunaan anggaran Bankeu ini sudah terpetakan untuk beberapa OPD terkait. Meski masih ada perubahan pasca monitoring evaluasi, dari yang telah dirincikan sebanyak 60 pos alokasi menjadi 71 pos, adanya penambahan ini sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan sebelumnya.
"Sudah memiliki peta tersendiri, alokasi untuk Dinas perhubungan Rp 4 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp 200 Juta dan sisanya untuk Dinas PUPR Samarinda. Namun, detailnya ini masih menunggu provinsi kembali," paparnya.
Ia mengatakan bahwa Bankeu bisa diajukan kembali tahap berikutnya, apabila pekerjaan sudah mencapai tahap 80 persen.
"Progres pekerjaan yang masih berjalan baru 12,4 persen ini dari dana Bankeu," tutupnya.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Kota Samarinda, Suryo Priyo Raharjo. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencairkan Bantuan Keuangan (Bankeu) tahap awal sebesar Rp 88,437 miliar dari Pemprov Kaltim senilai Rp 354,450 miliar.
Pos alokasi dan pencairan tahap I adalah 25 persen dari pagu, pencairan tahap II adalah 40 persen dan tahap III sebesar 35 persen.
Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Kota Samarinda, Suryo Priyo Raharjo mengungkapkan 90 persen aliran dana ini dialihkan kepada pekerjaan umum.
"Tahap awal ini 90 persen untuk PU, yang mana ini kebanyakan sudah pada tahap lelang sejauh ini," ungkapnya.
Dalam pos penggunaan anggaran Bankeu ini sudah terpetakan untuk beberapa OPD terkait. Meski masih ada perubahan pasca monitoring evaluasi, dari yang telah dirincikan sebanyak 60 pos alokasi menjadi 71 pos, adanya penambahan ini sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan sebelumnya.
"Sudah memiliki peta tersendiri, alokasi untuk Dinas perhubungan Rp 4 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp 200 Juta dan sisanya untuk Dinas PUPR Samarinda. Namun, detailnya ini masih menunggu provinsi kembali," paparnya.
Ia mengatakan bahwa Bankeu bisa diajukan kembali tahap berikutnya, apabila pekerjaan sudah mencapai tahap 80 persen.
"Progres pekerjaan yang masih berjalan baru 12,4 persen ini dari dana Bankeu," tutupnya.
(Sf/By)