Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengusulkan pembangunan sekitar 300 unit rumah layak huni kepada pemerintah pusat untuk tahun 2026. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan hunian di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Selain ke pemerintah pusat, Pemkot juga mengajukan tambahan 80 unit rumah melalui pemerintah provinsi. Sementara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dialokasikan sekitar Rp600 juta untuk pembangunan 30 unit rumah.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kapasitas anggaran daerah belum mencukupi untuk membiayai pembangunan dalam jumlah besar, sehingga dukungan dari pemerintah di atasnya menjadi faktor penting.

“Meskipun anggaran terbatas, tapi tetap dimaksimalkan untuk bantuan rumah layak huni,” ujar Neni.

Saat ini, sebanyak 12 unit rumah telah dibangun di kawasan Bontang Lestari sebagai bagian dari program sebelumnya. Penambahan ratusan unit yang diusulkan diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat.

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat perlunya perbaikan pada kualitas pembangunan. Desain rumah yang belum seragam serta kelengkapan sanitasi menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Setiap unit rumah direncanakan dilengkapi fasilitas jamban sebagai bagian dari standar hunian layak.

“Sanitasi itu sangat penting, harus di prioritaskan,”ucapnya.

(Sf/Rs)