Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal. Fokus tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa, (10/2/2026).

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan forum konsultasi publik menjadi tahapan penting untuk memastikan perencanaan daerah tidak lepas dari kebutuhan riil masyarakat. Menurut dia, penyusunan RKPD harus selaras dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Forum konsultasi publik ini sangat penting sebagai ruang bersama untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Bontang,” kata Agus Haris.

Ia menegaskan, kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut merupakan langkah krusial dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai regulasi. Dalam arahannya, ia menyampaikan sejumlah isu prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah kota pada 2027.

Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 12,5 persen. Sementara pada sektor sosial, angka kemiskinan ditargetkan ditekan dari kisaran 8 hingga 9 persen menjadi 5 persen. Upaya itu akan didukung melalui perbaikan akurasi data terpadu.

Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyoroti pentingnya optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal di sektor industri. Langkah tersebut akan dibarengi dengan penguatan validasi data ketenagakerjaan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.

(Sf/Rs)