Bontang - Pemkot Bontang menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan meraih opini tertinggi pada penilaian 2026. 

Target tersebut dipatok menyusul capaian 2025 yang memperoleh nilai 83,22 dengan kategori kualitas tinggi.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan peningkatan nilai menjadi 91 pada 2026 menjadi fokus utama seluruh perangkat daerah. 

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025 dan Persiapan Penilaian 2026, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, hasil penilaian sebelumnya yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi perhatian serius. Evaluasi dilakukan sebagai langkah perbaikan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan yang ditetapkan.

“Penilaian ombudsman menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja sekaligus mencegah maladministrasi,” tambahnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Bontang akan melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari aspek input, proses, hingga output layanan, termasuk penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kegiatan evaluasi ini diselenggarakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bersama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) dan dihadiri perwakilan OPD, camat, lurah, serta kepala sekolah.

(Sf/Lo)