Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai mempercepat langkah administratif sebagai tindak lanjut rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan agar dapat berfungsi sebagai pelabuhan logistik sekaligus penumpang.

Langkah tersebut mengemuka usai Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meninjau langsung Pelabuhan Loktuan bersama sejumlah instansi terkait pada Selasa (30/6/2026). 

Berdasarkan unggahan Pemkot Bontang melalui website PPID, dalam peninjauan itu Agus Haris meminta seluruh persyaratan administrasi segera dipenuhi agar proses pengembangan dapat berlanjut ke pemerintah pusat.

Agus Haris mengatakan, pengembangan pelabuhan tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung kesiapan administrasi agar usulan dapat diproses oleh kementerian terkait.

“Kita tidak ingin pengembangan ini berhenti di wacana. Karena itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan harus segera disiapkan agar prosesnya bisa segera berjalan,” ujar Agus Haris.

Menurutnya, Pelabuhan Loktuan memiliki potensi besar menjadi simpul distribusi logistik bagi Kota Bontang. Ke depan, pelabuhan tersebut juga diharapkan mampu melayani kapal penumpang sehingga konektivitas Bontang dengan daerah lain semakin terbuka.

Salah satu yang didorong pemerintah ialah pembukaan lintasan pelayaran menuju Sulawesi Barat. Jalur tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi barang, memperluas sumber pasokan kebutuhan pokok, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di Kota Bontang.

“Kami melihat peluang konektivitas ke Sulawesi Barat cukup besar. Jika rute ini dapat diwujudkan, distribusi logistik akan lebih efisien dan pilihan pasokan barang menjadi lebih banyak,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang, M Ridha Rengreng, memastikan pihaknya siap memberikan dukungan dari sisi administrasi maupun teknis.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu melengkapi sejumlah dokumen, termasuk Request for Information Berthing (RIB), sebelum usulan diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelni.

“KSOP siap memberikan rekomendasi dan pendampingan sesuai kewenangan kami. Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, usulan dapat diproses ke kementerian untuk tahap selanjutnya,” jelas Ridha.

Merespons hal tersebut, Agus Haris langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan Kota Bontang untuk segera menyusun surat resmi kepada KSOP sebagai langkah awal percepatan proses administrasi.

Selain membahas aspek administrasi, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas di Pelabuhan Loktuan guna melihat kondisi eksisting yang akan menjadi prioritas dalam rencana pengembangan ke depan.

(Sf/Lo)