Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan mengalokasikan Rp50 juta per rumah untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Ini merupakan realisasi atas program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni-Agus Haris untuk menciptakan Bontang zero masyarakat miskin ekstrem. 

Neni mengatakan salah satu indikator masyarakat miskin ekstrem adalah tempat tinggal yang tidak layak disertai keterbatasan akses air bersih, sanitasi yang tidak layak, serta kesusahan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.

“Kalau sebelumnya hanya diberikan Rp20 juta tapi itu tidak cukup, jadi kita akan tambah jadi Rp50 juta,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Berdasarkan kunjungannya ke beberapa rumah, kata Neni, warga yang sebelumnya terdata, ternyata tidak sesuai dengan kriteria masyarakat miskin ekstrem.

Data tersebut akan dievaluasi kembali guna memastikan jumlah masyarakat ekstrem di Bontang. “Ada yang punya pekerjaan tergolong cukup, bahkan punya beberapa motor di rumahnya. Kita akan segera lakukan evaluasi,” lanjutnya.

Ia meminta lurah dan RT lebih aktif memperhatikan kondisi warganya yang mengalami kesulitan dan masuk dalam kriteria miskin ekstrem. “Lurah dan RT yang harusnya lebih tahu kondisi warganya,” katanya.

Kini, warga Bontang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem berjumlah 106 jiwa dari 30 KK yang sebelumnya 147 jiwa dari 40 KK.

(Sf/By)