Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima perwakilan Aliansi Balikpapan Melawan untuk berdialog mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu, mulai dari pengaturan kendaraan besar di jalan raya hingga pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan, pertemuan berlangsung sejak siang hingga sore hari. Dalam dialog tersebut, perwakilan aliansi menyampaikan sejumlah pertanyaan dan aspirasi terkait dinamika yang berkembang di Kota Balikpapan belakangan ini.

“Selain persoalan lalu lintas kendaraan besar, pembahasan juga mencakup pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta penertiban kabel yang dinilai perlu mendapat perhatian,” ucap Bagus usai audensi, Rabu (28/10/2026).

Bagus menjelaskan, setiap persoalan yang disampaikan memiliki lingkup kewenangan berbeda. Sebagian dapat ditangani pemerintah kota, sementara persoalan lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Kami sudah sampaikan, ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan pemerintah kota, ada bagian yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, dialog antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah positif untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus memperjelas pihak yang berwenang menangani persoalan tertentu.

Ia berharap komunikasi tersebut dapat membangun pemahaman bersama tanpa menempatkan pihak tertentu sebagai pihak yang disalahkan maupun diuntungkan.

Bagus menegaskan, pembangunan Kota Balikpapan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan diharapkan dapat dibahas secara konstruktif demi menjaga kondisi kota tetap aman dan kondusif.

“Kami sama-sama ingin membangun Kota Balikpapan bersama-sama dengan masyarakat menjadi kota yang maju, kondusif dan bisa diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat semuanya,” tutupnya.

(Sf/Rs)