Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kaltim terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako yang dapat membebani masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar mengatakan, dari hasil pemantauan di lapangan, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya beras, bawang, dan cabai.

Menurutnya, kenaikan harga masih dapat ditoleransi dalam batas tertentu. Namun, pedagang diingatkan agar tidak menaikkan harga secara sepihak, khususnya hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

“Tingkat toleransi yang kami bisa berikan kepada pedagang sebenarnya lima persen dari nilai HET. Jadi jangan menaikkan harga di luar daripada harga HET,” ucap Haemusri kepada awak media, Jumat (11/9/2026).

Ia menegaskan, Pemkot Balikpapan terus mendorong agar harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen dapat dijaga sedekat mungkin dengan HET. Untuk itu, komunikasi dengan para distributor juga terus dilakukan.

Pemkot meminta distributor mengutamakan penyaluran kebutuhan pangan rumah tangga, sekaligus mengoptimalkan dukungan anggaran yang telah diberikan pemerintah.

“Distributor juga diminta tidak mengambil keputusan menaikkan harga secara sepihak,” ingatkannya.

Dia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi harga di tingkat pengecer adalah rantai distribusi. Kenaikan dapat terjadi sejak komoditas berada di tingkat distributor hingga sampai kepada pedagang pengecer.

“Pengaruhnya mulai dari tingkat distribusi. Kalau dari distributor pengaruhnya itu dari bahan baku, kemudian logistik dari Jawa,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, juga dipengaruhi situasi cuaca dan musim kemarau akibat dampak El Nino. Kondisi paceklik terjadi di berbagai daerah penghasil pangan di Indonesia, sehingga turut berpengaruh terhadap pasokan yang masuk ke Balikpapan.

Terlebih, Balikpapan masih sangat bergantung pada pasokan komoditas dari luar daerah. Kadisdag menyebut sekitar 90 persen komoditas kebutuhan masyarakat Balikpapan berasal dari daerah lain.

Karena itu, pemerintah meminta distributor ikut berperan dalam menjaga kestabilan harga. Apabila terdapat kenaikan harga di tingkat pengecer, pemerintah akan melihat komponen biaya yang membentuk harga tersebut.

“Kalau harga yang diperjualbelikan sampai dengan pedagang pengecer, kami minta bisa dibuktikan, baik itu harga pembelian di daerah penghasil maupun ongkos angkutnya. Nanti kami bisa hitung berapa sebenarnya distributor menyalurkan sampai ke Balikpapan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kemungkinan inspeksi mendadak (sidak), pihaknya menyebut pemantauan ke pasar sebenarnya sudah menjadi kegiatan rutin pemerintah. Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan.

“Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah lebih menekankan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kenaikan harga secara sepihak,” menekankan.

Untuk komoditas daging, dia menyebut kenaikannya masih relatif terbatas, yakni sekitar Rp5 ribu. Kendati demikian, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya gula, beras, dan minyak.

“Kalau yang lain itu kan bisa subsidi dari komoditas yang lain. Pengendalian kami khusus pada tiga itu,” akunya.

Sedangkan untuk komoditas cabai, kenaikan harga lebih banyak dipengaruhi kondisi pasokan. Balikpapan saat ini berada dalam kondisi paceklik, sementara sejumlah daerah penghasil juga menghadapi musim kering.

Pemkot Balikpapan berharap kondisi cuaca di daerah-daerah penghasil segera membaik, sehingga pasokan komoditas kembali normal dan tekanan terhadap harga dapat berkurang.

“Kami upayakan, mudah-mudahan daerah penghasil ini cepat hujan. Itu saja usulan kami,” pungkasnya.

(Sf/Rs)