Cari disini...
Seputar Kaltim
Pemkot Balikpapan Prioritaskan Layanan Rakyat di Tengah Isu Pemotongan DBH
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat ditemui diruang kerjanya beberapa hari lalu. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Meskipun belum ada informasi resmi mengenai besaran pemotongan, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan, bahwa daerah tidak boleh lengah dan harus tetap menjaga prioritas pelayanan kepada masyarakat.
"Memang ada informasi soal pemotongan DBH, tetapi nilainya belum kami terima secara resmi. Kami berharap kebijakan ini tidak terlalu membebani daerah, terutama daerah penghasil seperti Kaltim," ucap Bagus kepada awak media, Senin (13/10/2025).
Bagus menyebut, sejumlah gubernur dari daerah penghasil sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua telah menyampaikan kondisi dan kekhawatiran mereka kepada pemerintah pusat. Hal ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar keputusan fiskal bisa lebih berpihak.
"Yang terdampak paling besar memang provinsi penghasil. Mudah-mudahan pemotongan bisa dikurangi. Tetapi apapun itu, kami di daerah harus tetap siap," ujarnya.
Meski menghadapi ketidakpastian fiskal, ia memastikan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan tetap dijalankan.
Ia menyebut sektor seperti pendidikan, penanganan banjir, air bersih, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama Pemkot Balikpapan.
"Kalaupun ada pemotongan, program untuk rakyat tetap kami utamakan. Jangan sampai masyarakat dikorbankan," tegasnya.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan saat ini sedang menyusun beberapa skenario fiskal sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan.
"Kami sedang menghitung semua skenario, termasuk yang terburuk. Jadi saat keputusan resmi dari pusat keluar, kami tidak kaget dan sudah siap," jelasnya.
Di akhir pernyataannya, dirinya menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kami berdoa saja semoga pusat bisa mempertimbangkan lagi. Yang penting, daerah tetap semangat membangun dan fokus pada rakyat," tutupnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Pemkot Balikpapan Prioritaskan Layanan Rakyat di Tengah Isu Pemotongan DBH
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat ditemui diruang kerjanya beberapa hari lalu. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Meskipun belum ada informasi resmi mengenai besaran pemotongan, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan, bahwa daerah tidak boleh lengah dan harus tetap menjaga prioritas pelayanan kepada masyarakat.
"Memang ada informasi soal pemotongan DBH, tetapi nilainya belum kami terima secara resmi. Kami berharap kebijakan ini tidak terlalu membebani daerah, terutama daerah penghasil seperti Kaltim," ucap Bagus kepada awak media, Senin (13/10/2025).
Bagus menyebut, sejumlah gubernur dari daerah penghasil sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua telah menyampaikan kondisi dan kekhawatiran mereka kepada pemerintah pusat. Hal ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar keputusan fiskal bisa lebih berpihak.
"Yang terdampak paling besar memang provinsi penghasil. Mudah-mudahan pemotongan bisa dikurangi. Tetapi apapun itu, kami di daerah harus tetap siap," ujarnya.
Meski menghadapi ketidakpastian fiskal, ia memastikan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan tetap dijalankan.
Ia menyebut sektor seperti pendidikan, penanganan banjir, air bersih, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama Pemkot Balikpapan.
"Kalaupun ada pemotongan, program untuk rakyat tetap kami utamakan. Jangan sampai masyarakat dikorbankan," tegasnya.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan saat ini sedang menyusun beberapa skenario fiskal sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan.
"Kami sedang menghitung semua skenario, termasuk yang terburuk. Jadi saat keputusan resmi dari pusat keluar, kami tidak kaget dan sudah siap," jelasnya.
Di akhir pernyataannya, dirinya menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kami berdoa saja semoga pusat bisa mempertimbangkan lagi. Yang penting, daerah tetap semangat membangun dan fokus pada rakyat," tutupnya.
(Sf/Rs)