Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mempercepat pendataan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) agar segera menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Gizi Nasional (BGN), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (3/6/2026).

Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, Pemkot memfasilitasi koordinasi lintas instansi guna mempercepat penyaluran program MBG kepada kelompok 3B yang menjadi salah satu sasaran prioritas pemerintah.

“Saat ini ada beberapa SPPG yang sudah beroperasi dalam dua minggu terakhir. Namun, BGN meminta seluruh SPPG yang aktif di Balikpapan juga memberikan manfaat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ucap Bagus usai memimpin rapat.

Menurutnya, pendataan kelompok sasaran menjadi kunci agar program dapat berjalan optimal. Data tersebut berada dalam kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Pemkot melalui satgas MBG berupaya mempercepat proses pendataan, sehingga data penerima dapat segera diserahkan kepada SPPG atau dapur MBG. Setelah data diterima, penyaluran makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bisa langsung dilakukan,” katanya.

Bagus menjelaskan, saat ini sedikitnya 12 SPPG di Balikpapan telah melayani program MBG untuk kelompok 3B dengan jumlah penerima minimal 300 orang. Namun masih ada beberapa dapur yang belum sepenuhnya menjangkau sasaran tersebut karena proses pendataan yang belum tuntas.

“Kami berharap paling lambat akhir pekan ini seluruh SPPG yang sudah aktif dapat memberikan manfaat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” imbuhnya.

Dalam rapat juga dibahas sejumlah persyaratan yang sebelumnya sempat menyebabkan operasional beberapa dapur MBG tertunda. Persyaratan tersebut diminta oleh BGN untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Wawali menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sertifikasi bagi juru masak atau chef, Sertifikat Higiene dan Laik Fungsi (SHLF), serta kelengkapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Persyaratan ini untuk memastikan tidak terjadi keracunan makanan dan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan. Mulai dari peralatan hingga kualitas air harus benar-benar higienis,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh SPPG yang sebelumnya terkendala persyaratan IPAL kini telah memenuhi ketentuan, sehingga tidak ada lagi penghentian operasional sementara.

Selain itu, proses sertifikasi halal juga tengah difasilitasi oleh Kementerian Agama dan Bank Indonesia agar seluruh dapur MBG memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, persoalan IPAL sudah selesai dan tidak ada lagi yang disuspend. Tinggal penyelesaian sertifikasi halal dan pendataan kelompok 3B. Mudah-mudahan seluruhnya dapat rampung minggu ini,” kata Bagus.

Dia menegaskan, Pemkot Balikpapan akan terus mendukung percepatan pelaksanaan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok sasaran, baik peserta didik maupun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Peran kami adalah memfasilitasi mitra dan Korwil BGN agar proses penyaluran manfaat MBG kepada anak sekolah serta kelompok 3B dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tutupnya.

(Sf/Rs)