Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan bahwa belanja wajib dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi prioritas, meski dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menjelaskan, bahwa penurunan transfer ke daerah mencapai hampir Rp1,057 triliun. Kondisi itu membuat Pemkot Balikpapan dan DPRD harus melakukan penyesuaian anggaran dan menetapkan skala prioritas.

“Belanja wajib tetap harus diperhatikan, termasuk standar pelayanan minimal. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak boleh berkurang,” ucap Bagus saat ditemui awak media, Kamis (20/11/2025).

Menurut Bagus, pemerintah kini meninjau kembali kegiatan yang tidak berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Misalnya, beberapa agenda rapat akan dioptimalkan hanya untuk kepentingan yang masuk dalam program prioritas.

Ia menambahkan, mandatory spending di bidang pendidikan tetap dijalankan. Sejumlah pembahasan dengan DPRD juga telah disepakati, sehingga diharapkan dokumen anggaran dapat segera ditandatangani.

“Terkait dampak pemotongan transfer terhadap program pemerintah, kami mengakui tetap ada pengaruhnya. Namun, belanja wajib, mandatory spending, serta SPM pada sektor kesehatan dan pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan,” jelasnya.

Bagus juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Kalimantan Timur. Ia menyebut daerah tersebut memiliki defisit cukup besar, yakni lebih dari Rp800 triliun per tahun.

“Kami juga punya pekerjaan rumah seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Infrastruktur juga masih perlu perbaikan, termasuk pemeliharaan jalan yang rusak,” terangnya.

Sejumlah pengadaan untuk kebutuhan masyarakat terpaksa ditunda. Meski begitu, Bagus berharap bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN dapat segera terealisasi.

Untuk menutupi keterbatasan anggaran, Pemkot akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan dapat diperoleh melalui pelaksanaan event-event nasional yang dapat mendongkrak okupansi hotel dan aktivitas ekonomi lainnya.

“Teman-teman partai juga mengusulkan agar OPD lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan daerah baru,” pungkasnya.

(Sf/Rs)