Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai mendorong keterlibatan perusahaan swasta dalam program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Langkah ini dilakukan karena kebutuhan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus meningkat, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Rafiuddin mengatakan selama ini program bedah rumah sebagian besar masih mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dinilai penting untuk memperluas jumlah penerima bantuan.

“Tidak hanya terfokus pada APBD, kami juga berharap ada dukungan dari CSR perusahaan, bantuan provinsi, maupun bantuan dari pemerintah pusat,” kata Rafiuddin kepada awak media, Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, Pemkot Balikpapan telah memiliki data RTLH  yang menjadi prioritas penanganan. Namun, jumlah rumah yang dapat diperbaiki setiap tahun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pada 2025, program bedah rumah melalui APBD Kota Balikpapan merealisasikan perbaikan sebanyak 100 unit rumah. Jumlah yang sama kembali dialokasikan untuk 2026. “Dari APBD Kota Balikpapan ada 100 unit. Tahun ini juga 100 unit,” terangnya.

Selain menggunakan dana daerah, bantuan perbaikan rumah juga berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah pusat dan dukungan CSR sejumlah perusahaan yang beroperasi di Balikpapan.

Rafiuddin menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi strategi penting untuk mempercepat pengurangan RTLH, terutama di tengah perkembangan Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Apalagi kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan kota dan arus pembangunan kawasan sekitar IKN,” lanjutnya.

Program bedah rumah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang lebih aman dan nyaman.

Pemkot Balikpapan berharap semakin banyak perusahaan yang ikut berpartisipasi melalui program CSR agar manfaat program bedah rumah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat kurang mampu.

“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sektor swasta, upaya penyediaan hunian layak di Balikpapan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” harapnya.

(Sf/Lo)