Cari disini...
Seputar Kaltim
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat ditemui diruang kerjanya. (Foto: maya sari/seputarfakta.com)
Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendorong percepatan penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memperluas cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, Pemkot Balikpapan telah menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan dengan mengundang Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kaltimtara dan Koordinator Cabang (Korcab) Balikpapan yang bertugas memonitor pelaksanaan SPPG di daerah.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan dapur SPPG, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses persiapan.
“Yang pertama adalah informasi mengenai berapa yang sudah beroperasi dan masih proses,” ucap Bagus saat dikonfirmasi media, Sabtu (22/8/2026).
Selain mengevaluasi jumlah SPPG, Pemkot Balikpapan juga ingin mengetahui sejauh mana cakupan penerima manfaat program MBG. Menurut Bagus, terdapat hampir 194 ribu siswa, termasuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia (3B) yang menjadi sasaran penerima manfaat.
“Namun hingga 17 Agustus 2026, jumlah penerima manfaat yang tercatat baru sekitar 82 ribu orang. Artinya, cakupan penerima manfaat baru mencapai 42,57 persen,” jelasnya.
Bagus menjelaskan, saat ini terdapat 36 SPPG yang telah beroperasi di Kota Balikpapan. Selain itu, dua SPPG sedang disuspensi, sementara 10 SPPG lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 46 SPPG yang sudah beroperasi maupun sedang dalam proses.
Sementara itu, sejumlah usulan penambahan SPPG lainnya masih menunggu keputusan dari BGN pusat. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya pergantian pimpinan, serta proses reorganisasi dan restrukturisasi di tingkat pusat.
“Karena mungkin ada beberapa reorganisasi, restrukturisasi di tingkat pusat, sehingga masih mengawasi, memonitor beberapa dapur yang terjadi ketidakbaikan di dalam proses penyiapan makanan,” ujarnya.
Menurutnya, dua SPPG yang saat ini disuspensi disebabkan masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi. Pemkot berharap pengelola segera memenuhi persyaratan dan dapat kembali beroperasi.
“Saya lihat hanya dua saja dan kami juga berharap mereka sudah diberikan solusi, dan sudah mengikuti arahan dari BGN dan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa beroperasi kembali,” harapnya.
Untuk memperluas cakupan penerima manfaat, Pemkot Balikpapan berencana menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar moratorium penambahan dapur SPPG dapat ditinjau kembali.
Kata dia, usulan tersebut dinilai penting, terutama untuk wilayah yang masih memiliki persoalan stunting cukup tinggi. Dengan bertambahnya SPPG, cakupan penerima manfaat MBG diharapkan semakin luas.
“Karena kami ingin di daerah yang stunting maksimal itu kami berikan supaya moratorium itu bisa dicabut. Sehingga bisa lebih besar atau lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat,” tuturnya.
Selain memperluas jumlah penerima, Pemkot Balikpapan juga mengusulkan adanya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program MBG terhadap perkembangan anak.
Disampaikan, besarnya anggaran yang digunakan untuk program tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap manfaat yang benar-benar dirasakan penerima.
“Evaluasi itu dapat mencakup perkembangan berat badan, tinggi badan, kondisi kesehatan, stamina. Kemudian yang paling penting lagi apakah prestasinya juga meningkat,” tambahnya.
Pemkot Balikpapan juga berencana menyusun laporan perkembangan siswa sebagai salah satu bahan evaluasi program. Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pemberian makanan bergizi terhadap tumbuh kembang dan kondisi siswa.
Wawali menegaskan, mekanisme evaluasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah beban kepala sekolah maupun guru. Sebaliknya, laporan diharapkan dapat menjadi contoh atau gambaran perkembangan siswa setelah menerima manfaat program MBG.
“Paling tidak setiap sekolah ada contoh untuk laporan perkembangan mengenai makan bergizi gratis ini terhadap perkembangan stamina, perkembangan tumbuh kembang anak-anak sekolah kita,” pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat ditemui diruang kerjanya. (Foto: maya sari/seputarfakta.com)
Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendorong percepatan penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memperluas cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, Pemkot Balikpapan telah menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan dengan mengundang Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kaltimtara dan Koordinator Cabang (Korcab) Balikpapan yang bertugas memonitor pelaksanaan SPPG di daerah.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan dapur SPPG, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses persiapan.
“Yang pertama adalah informasi mengenai berapa yang sudah beroperasi dan masih proses,” ucap Bagus saat dikonfirmasi media, Sabtu (22/8/2026).
Selain mengevaluasi jumlah SPPG, Pemkot Balikpapan juga ingin mengetahui sejauh mana cakupan penerima manfaat program MBG. Menurut Bagus, terdapat hampir 194 ribu siswa, termasuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia (3B) yang menjadi sasaran penerima manfaat.
“Namun hingga 17 Agustus 2026, jumlah penerima manfaat yang tercatat baru sekitar 82 ribu orang. Artinya, cakupan penerima manfaat baru mencapai 42,57 persen,” jelasnya.
Bagus menjelaskan, saat ini terdapat 36 SPPG yang telah beroperasi di Kota Balikpapan. Selain itu, dua SPPG sedang disuspensi, sementara 10 SPPG lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 46 SPPG yang sudah beroperasi maupun sedang dalam proses.
Sementara itu, sejumlah usulan penambahan SPPG lainnya masih menunggu keputusan dari BGN pusat. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya pergantian pimpinan, serta proses reorganisasi dan restrukturisasi di tingkat pusat.
“Karena mungkin ada beberapa reorganisasi, restrukturisasi di tingkat pusat, sehingga masih mengawasi, memonitor beberapa dapur yang terjadi ketidakbaikan di dalam proses penyiapan makanan,” ujarnya.
Menurutnya, dua SPPG yang saat ini disuspensi disebabkan masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi. Pemkot berharap pengelola segera memenuhi persyaratan dan dapat kembali beroperasi.
“Saya lihat hanya dua saja dan kami juga berharap mereka sudah diberikan solusi, dan sudah mengikuti arahan dari BGN dan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa beroperasi kembali,” harapnya.
Untuk memperluas cakupan penerima manfaat, Pemkot Balikpapan berencana menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar moratorium penambahan dapur SPPG dapat ditinjau kembali.
Kata dia, usulan tersebut dinilai penting, terutama untuk wilayah yang masih memiliki persoalan stunting cukup tinggi. Dengan bertambahnya SPPG, cakupan penerima manfaat MBG diharapkan semakin luas.
“Karena kami ingin di daerah yang stunting maksimal itu kami berikan supaya moratorium itu bisa dicabut. Sehingga bisa lebih besar atau lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat,” tuturnya.
Selain memperluas jumlah penerima, Pemkot Balikpapan juga mengusulkan adanya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program MBG terhadap perkembangan anak.
Disampaikan, besarnya anggaran yang digunakan untuk program tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap manfaat yang benar-benar dirasakan penerima.
“Evaluasi itu dapat mencakup perkembangan berat badan, tinggi badan, kondisi kesehatan, stamina. Kemudian yang paling penting lagi apakah prestasinya juga meningkat,” tambahnya.
Pemkot Balikpapan juga berencana menyusun laporan perkembangan siswa sebagai salah satu bahan evaluasi program. Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pemberian makanan bergizi terhadap tumbuh kembang dan kondisi siswa.
Wawali menegaskan, mekanisme evaluasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah beban kepala sekolah maupun guru. Sebaliknya, laporan diharapkan dapat menjadi contoh atau gambaran perkembangan siswa setelah menerima manfaat program MBG.
“Paling tidak setiap sekolah ada contoh untuk laporan perkembangan mengenai makan bergizi gratis ini terhadap perkembangan stamina, perkembangan tumbuh kembang anak-anak sekolah kita,” pungkasnya.
(Sf/Rs)