Balikpapan – Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP) mendorong Koperasi Merah Putih yang berada di tingkat kelurahan untuk mulai mengembangkan usaha secara aktif, usai memperoleh legalitas formal.

Kepala DKUMKMP Balikpapan, Heruressandy Setia Kusuma mengatakan, bahwa pihaknya kini fokus pada pendampingan operasional dan perizinan usaha koperasi tersebut.

“Setelah legalitas koperasi Kelurahan Merah Putih diberikan, kami akan fokus ke pemberian izin usaha dan operasionalnya. Secara umum, koperasi ini sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS dan NPWP,” ucap Heru sapaan akrabnya kepada media, Senin (4/8/2025).

Menurut Heru, dalam pelatihan kewirausahaan yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus mendatang, pihaknya akan memperkenalkan sejumlah mitra usaha yang siap bekerja sama dengan koperasi. Salah satu fokus utama adalah penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami akan sampaikan bahwa ada mitra yang siap bekerja sama dalam penyediaan bahan pokok penting langsung dari distributor. Dengan begitu, harga bisa lebih terjangkau dan stabil,” jelasnya.

Heru menambahkan, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat mengambil peran sebagai penyedia bahan pokok di lingkungan sekitarnya melalui skema distribusi langsung dari mitra.

Selain kebutuhan pokok, koperasi juga akan dilibatkan dalam distribusi LPG non-subsidi ukuran 5 dan 12 kilogram bekerja sama dengan Pertamina melalui anak usahanya, Patraniaga.

“Penyediaannya akan kami kerja samakan dengan distributor resmi Patraniaga, dan selanjutnya bisa didistribusikan melalui kelurahan atau bahkan kecamatan sebagai sub pangkalan,” imbuhnya.

Ia juga menyebut ada potensi pengembangan usaha di bidang kesehatan. Jika memungkinkan dari sisi permodalan, koperasi dapat membuka layanan kesehatan atau apotek, bekerja sama dengan BUMN Kimia Farma.

Dalam hal pembiayaan, koperasi akan difasilitasi akses ke pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun demikian, kendala utama masih pada syarat jaminan pinjaman.

“Ada dua skema permodalan, dari dana koperasi sendiri dan dari pinjaman bank. Tapi masih diperlukan jaminan, dan ini yang kadang jadi kendala. Kami berharap ada pihak lain yang bisa membantu pembiayaan sesuai ketentuan,” akunya.

Untuk menjamin keberlanjutan usaha koperasi, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini meliputi kelembagaan, pelaporan keuangan, dan kinerja usaha.

“Tahun depan kami harap koperasi bisa mendapatkan pendampingan yang intensif agar mampu mengelola usaha secara profesional,” paparnya.

Dirinya menegaskan, koperasi tidak dibatasi jenis usaha tertentu, namun diarahkan sesuai potensi wilayah masing-masing, atau peluang usaha di luar wilayah yang menjanjikan.

(Sf/Rs)