Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyebut pengajuan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan, terutama terkait kelengkapan administrasi dan legalitas lahan.

Menurutnya, sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang dapat menampung siswa dari jenjang SD hingga SMA. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 5.

“Sekolah rakyat ini tidak hanya menyediakan ruang belajar mengajar, tetapi juga dilengkapi asrama, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas olahraga seperti lapangan bola. Karena itu, dibutuhkan lahan minimal sekitar 6,8 hektare untuk satu kawasan terpadu,” ucap Bagus kepada awak media, Kamis (30/4/2026).

Pemkot Balikpapan saat ini mengusulkan dua lokasi pembangunan, masing-masing di Balikpapan Timur (Baltim) dan Balikpapan Utara (Balut). Di Baltim pemerintah akan menyiapkan lahan sekitar 7 hektare, sementara di Balut direncanakan memanfaatkan sebagian kawasan bumi perkemahan seluas total 20 hektare, dengan alokasi sekitar 7 hektare.

Namun demikian, Bagus mengakui proses pengajuan masih terkendala legalitas lahan. Saat ini, lahan yang diajukan baru dilengkapi surat keterangan sebagai aset pemerintah kota, sementara persyaratan yang diminta adalah sertifikat resmi.

“Karena itu, kami akan mempercepat proses sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar seluruh persyaratan bisa segera terpenuhi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Sosial menyarankan agar proposal tetap segera diajukan agar masuk dalam registrasi program sekolah rakyat secara nasional. Hingga kini, tercatat sudah ada 166 progres pengajuan serupa di berbagai daerah.

Awalnya, Balikpapan diminta mengajukan tiga lokasi, namun baru satu yang diajukan. 

“Pemkot berencana segera menyusulkan lokasi lainnya agar peluang realisasi program semakin besar,” lanjutnya.

Bagus menilai program ini penting untuk meningkatkan daya tampung pendidikan di Balikpapan. Pasalnya, masih terdapat lulusan SD dan SMP yang belum tertampung di jenjang berikutnya, meskipun pemerintah kota rutin membangun sekolah baru dan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi.

“Harapannya, dengan adanya sekolah rakyat ini, daya tampung siswa bisa seimbang dengan jumlah lulusan setiap tahun,” katanya.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan sekolah rakyat sepenuhnya akan didanai oleh pemerintah pusat, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah kota hanya bertanggung jawab menyiapkan lahan yang telah bersertifikat.

“Jika seluruh proses berjalan lancar, Pemkot Balikpapan berharap penetapan lokasi dapat dilakukan tahun ini, sehingga pembangunan dapat dimulai pada tahun depan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah kota juga tengah mempercepat sertifikasi aset daerah. Saat ini terdapat sekitar 1.400 persil aset, termasuk sekolah dan gedung perkantoran, dengan 150 persil di antaranya menjadi prioritas untuk segera disertifikasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan aset yang telah didorong sejak era pemerintahan Joko Widodo, guna mengamankan kepemilikan aset daerah dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

(Sf/Rs)