Sangatta - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutai Timur (Kutim), Trisno, menyoroti cara penentuan indikator dalam program Beasiswa Kutim Tuntas yang selama ini dinilai masih berorientasi pada besaran anggaran, bukan pada dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Trisno, keberhasilan program beasiswa seharusnya tidak diukur dari jumlah dana yang dialokasikan, tetapi dari berapa banyak warga Kutim yang benar-benar menerima beasiswa hingga tahun 2029.

“Sekarang indikatornya apa? Uang. Itu tidak bisa. Indikatornya adalah berapa masyarakat Kutim yang bisa kita beri beasiswa,” ujar Trisno.

Ia menambahkan, pemanfaatan data dalam perencanaan program beasiswa belum dilakukan secara optimal. Padahal, data lulusan SMA setiap tahun hingga 2029 seharusnya sudah tersedia dan bisa dijadikan dasar kebijakan.

“Kita punya tidak data lulusan SMA tahun 2026 berapa? Mereka mau kuliah ke mana? Tahun 2027, 2028, 2029? Data seperti itu seharusnya ada dan dipakai,” tambahnya.

Trisno mengatakan, dalam praktiknya perencanaan beasiswa masih berfokus pada besaran anggaran. Ia menjelaskan, saat alokasi ditetapkan Rp5 miliar, maka target program hanya sebatas angka tersebut, tanpa menghitung berapa mahasiswa yang seharusnya bisa difasilitasi.

“Targetnya jangan duit. Kalau kebutuhannya Rp10 miliar sementara anggaran hanya Rp5 miliar, kita bisa cari solusi, misalnya dikombinasikan dengan beasiswa perusahaan,” katanya.

Ia menegaskan, tujuan utama program beasiswa adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan sekadar menyerap anggaran. Untuk itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara bagian Kesra dan OPD terkait dengan berbasis data yang jelas.

Sebagai langkah jangka panjang, Trisno menilai Pemkab Kutim perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, termasuk di bidang pendidikan.

“Semua harus berbasis data. Sekarang datanya sudah ada, tapi memang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Itu yang perlu kita benahi,” pungkasnya.

(Sf/Rs)