Cari disini...
Seputar Kaltim
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan skema penanganan lintas sektor untuk menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Jika kondisi terus memburuk dan status siaga darurat ditetapkan, seluruh sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah, perusahaan hingga lembaga vertikal dapat dikerahkan untuk membantu distribusi air bersih kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan langkah tersebut disiapkan sebagai respons atas kondisi di lapangan yang menunjukkan penyusutan air baku, meningkatnya risiko kebakaran, serta prakiraan BMKG mengenai periode hari tanpa hujan yang lebih panjang.
"Ketika status itu ditetapkan, yang bergerak bukan hanya organisasi perangkat daerah. Semua pihak yang memiliki sumber daya bisa kita libatkan untuk mempercepat penanganan," kata Tohar.
Menurutnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Otorita IKN (OIKN), instansi vertikal, perusahaan dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun pola penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas.
Melalui skema tersebut, pemerintah akan mengidentifikasi seluruh armada yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana distribusi air bersih.
Mobil tangki maupun kendaraan lain yang memenuhi kebutuhan operasional akan dijadwalkan melakukan dropping air ke kawasan padat penduduk yang mengalami kesulitan air bersih.
Layanan itu nantinya dapat diakses masyarakat melalui mekanisme yang dikoordinasikan pemerintah daerah.
Dalam pembagian tugas, Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) bertanggung jawab menyediakan sumber air, sedangkan BPBD mengoordinasikan distribusi di lapangan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan kebijakan dan pembiayaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama masa kekeringan.
Tohar menyebut langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi kemarau yang lebih kering dibanding biasanya.
"Kebijakan ini kami siapkan sebagai langkah antisipatif untuk merespons kondisi yang berkembang di lapangan serta karakter cuaca di PPU, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan ketika dampak kekeringan semakin meluas," ujar Tohar.
Ia menambahkan, kolaborasi juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku. OIKN telah menyatakan komitmen mendukung penyediaan air dari Bendungan Sepaku Semoi apabila pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat tetap dapat dipenuhi.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan skema penanganan lintas sektor untuk menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Jika kondisi terus memburuk dan status siaga darurat ditetapkan, seluruh sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah, perusahaan hingga lembaga vertikal dapat dikerahkan untuk membantu distribusi air bersih kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan langkah tersebut disiapkan sebagai respons atas kondisi di lapangan yang menunjukkan penyusutan air baku, meningkatnya risiko kebakaran, serta prakiraan BMKG mengenai periode hari tanpa hujan yang lebih panjang.
"Ketika status itu ditetapkan, yang bergerak bukan hanya organisasi perangkat daerah. Semua pihak yang memiliki sumber daya bisa kita libatkan untuk mempercepat penanganan," kata Tohar.
Menurutnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Otorita IKN (OIKN), instansi vertikal, perusahaan dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun pola penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas.
Melalui skema tersebut, pemerintah akan mengidentifikasi seluruh armada yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana distribusi air bersih.
Mobil tangki maupun kendaraan lain yang memenuhi kebutuhan operasional akan dijadwalkan melakukan dropping air ke kawasan padat penduduk yang mengalami kesulitan air bersih.
Layanan itu nantinya dapat diakses masyarakat melalui mekanisme yang dikoordinasikan pemerintah daerah.
Dalam pembagian tugas, Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) bertanggung jawab menyediakan sumber air, sedangkan BPBD mengoordinasikan distribusi di lapangan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan kebijakan dan pembiayaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama masa kekeringan.
Tohar menyebut langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi kemarau yang lebih kering dibanding biasanya.
"Kebijakan ini kami siapkan sebagai langkah antisipatif untuk merespons kondisi yang berkembang di lapangan serta karakter cuaca di PPU, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan ketika dampak kekeringan semakin meluas," ujar Tohar.
Ia menambahkan, kolaborasi juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku. OIKN telah menyatakan komitmen mendukung penyediaan air dari Bendungan Sepaku Semoi apabila pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat tetap dapat dipenuhi.
(Sf/Rs)