Penajam - Antrean panjang kendaraan untuk mengisi solar masih terus terjadi di SPBU Nipah-Nipah, di depan kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Deretan truk dan kendaraan angkutan yang mengular di ruas jalan tersebut itu sudah lama menjadi pemandangan sehari-hari. 

Namun belakangan, antrean terlihat semakin padat dan belum menunjukkan perubahan signifikan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setkab PPU, Krisna Aditama, menyebut kondisi itu terjadi karena  tingginya permintaan BBM subsidi, khususnya solar.

"Yang antre itu bukan karena BBM tidak ada. Dexlite, pertamina dex itu aman. Yang antre orang-orang yang ingin mendapatkan solar subsidi karena lebih murah," ujarnya, Selasa (5/5/2026). 

Menurutnya, antrean bukan hanya didominasi truk angkutan. Alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti hand traktor hingga kendaraan pengangkut pupuk, juga ikut mengantre.

Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya layanan di sejumlah SPBU. Salah satunya di wilayah Pemaluan yang saat ini tidak melayani penjualan solar.

Pemkab PPU pun telah menyurati Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas agar layanan solar di SPBU tersebut bisa dibuka kembali.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar SPBU di Petung dapat melayani penjualan solar untuk membantu mengurai antrean.

"Supaya tidak menumpuk di satu titik, kita rekomendasikan agar SPBU Petung juga bisa menjual solar," kata Krisna.

Di sisi lain, distribusi BBM ke wilayah Babulu juga menjadi perhatian. Pasokan yang tidak lancar membuat kendaraan dari wilayah tersebut beralih mengisi di Penajam.

Akibatnya, antrean makin panjang.

Untuk itu, Pemkab PPU meminta agar distribusi solar ke Babulu bisa dijadwalkan lebih teratur, menyesuaikan kebutuhan petani, terutama menjelang musim tanam.

"Kalau distribusinya lancar di sana, tidak akan lari ke sini. Itu yang bikin antrean jadi panjang," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penindakan di lapangan. Peran tersebut sepenuhnya berada pada penyedia BBM.

"Pemerintah sifatnya mendampingi. Penyedia kan Pertamina, jadi penanganan di lapangan itu ranah mereka," katanya.

(Sf/Rs)