Seputar Kaltim

    Pemkab PPU Bangun Sekolah Rakyat, Siapkan Lahan di Lawe-lawe

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    17 April 2025 pukul 20:36 WITA

    Sekda PPU, Tohar saat menggelar rapat bersama Dinsos terkait tindak lanjut rencana pembangunan sekolah rakyat, Kamis (17/4/2025).(Istimewa)

    Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditunjuk sebagai salah satu dari empat daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan mendirikan Sekolah Rakyat (SR).

    Rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU akan membangun SR di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam.

    “Alhamdulilah Pemkab PPU merespon positif program pendidikan unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah menyiapkan lahan di Lawe-lawe,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Kamis (17/4/2025).

    Tohar berharap rencana pembangunan SR dapat segera ditindaklanjuti dengan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

    “Sesuai arahan bapak bupati agar segera ditindaklanjuti, lengkapi seluruh dokumennya dan siapkan apa yang menjadi persyaratan lebih lanjut,” pintanya.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Saidin mengatakan telah mengajukan proposal ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan mendapat persetujuan persiapan lahan pembangunan SR.

    “Proposal kita sudah masuk ke kementerian dan telah disetujui. Sekarang tinggal menunggu kita cek kelengkapan dokumen untuk persyaratan pembangunan. Nanti dipastikan terkait wilayah area sekolah rakyat, kebetulan kita punya lahan kurang lebih 6-7 Hektare (Ha) di Lawe-lawe, seperti yang diminta kemensos,” ungkap Saidin.

    Saidin memastikan seluruh kelengkapan dokumen yang diminta terkait rencana pembangunan SR hampir terpenuhi.

    “Kelengkapan dokumen kita insyaallah telah sesuai permintaan kemensos dan tinggal nanti kelayakan lokasinya yang belum dipastikan di lapangan,” bebernya.

    Saidin menjelaskan kehadiran SR memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk menempuh pendidikan, sekaligus salah satu upaya memutuskan rantai kemiskinan di PPU.

    Informasinya, biaya pembangunan SR akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sedangkan pemerintah daerah hanya berperan dalam menetapkan lokasi, merekrut siswa, hingga menyiapkan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Pemkab PPU Bangun Sekolah Rakyat, Siapkan Lahan di Lawe-lawe

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    17 April 2025 pukul 20:36 WITA

    Sekda PPU, Tohar saat menggelar rapat bersama Dinsos terkait tindak lanjut rencana pembangunan sekolah rakyat, Kamis (17/4/2025).(Istimewa)

    Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditunjuk sebagai salah satu dari empat daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan mendirikan Sekolah Rakyat (SR).

    Rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU akan membangun SR di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam.

    “Alhamdulilah Pemkab PPU merespon positif program pendidikan unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah menyiapkan lahan di Lawe-lawe,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Kamis (17/4/2025).

    Tohar berharap rencana pembangunan SR dapat segera ditindaklanjuti dengan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

    “Sesuai arahan bapak bupati agar segera ditindaklanjuti, lengkapi seluruh dokumennya dan siapkan apa yang menjadi persyaratan lebih lanjut,” pintanya.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Saidin mengatakan telah mengajukan proposal ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan mendapat persetujuan persiapan lahan pembangunan SR.

    “Proposal kita sudah masuk ke kementerian dan telah disetujui. Sekarang tinggal menunggu kita cek kelengkapan dokumen untuk persyaratan pembangunan. Nanti dipastikan terkait wilayah area sekolah rakyat, kebetulan kita punya lahan kurang lebih 6-7 Hektare (Ha) di Lawe-lawe, seperti yang diminta kemensos,” ungkap Saidin.

    Saidin memastikan seluruh kelengkapan dokumen yang diminta terkait rencana pembangunan SR hampir terpenuhi.

    “Kelengkapan dokumen kita insyaallah telah sesuai permintaan kemensos dan tinggal nanti kelayakan lokasinya yang belum dipastikan di lapangan,” bebernya.

    Saidin menjelaskan kehadiran SR memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk menempuh pendidikan, sekaligus salah satu upaya memutuskan rantai kemiskinan di PPU.

    Informasinya, biaya pembangunan SR akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sedangkan pemerintah daerah hanya berperan dalam menetapkan lokasi, merekrut siswa, hingga menyiapkan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

    (Sf/Lo)