Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan penurunan angka stunting sebesar 2 persen per tahun melalui Program Cap Jempol (Cara Pelayanan Jemput Bola). Target tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, optimistis hasilnya bisa lebih baik dari target jika semua pihak mau bekerja sama dengan serius.

“Saya yakin kalau kolaborasi ini berjalan efektif, hasilnya bisa lebih dari 2 persen. Apalagi Bupati sangat memahami betapa pentingnya program ini,” ujar Junaidi.

Menurutnya, langkah ke depan yang diterapkan kedepannya adalah jemput bola ke lapangan. Setiap OPD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting akan turun langsung sesuai bidangnya.

Contohnya di sektor perumahan. Masih ada warga berisiko stunting yang belum punya WC atau jamban. Untuk itu, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan memeriksa langsung agar bantuan tepat sasaran

“Data bisa kami berikan, tapi harus diverifikasi di lapangan. Jangan sampai bantuan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan atau tidak termasuk keluarga berisiko stunting,” tegasnya.

Selain perumahan, masalah air bersih juga menjadi perhatian utama. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil identifikasi DPPKB, terdapat 49 titik di Kecamatan Sangatta Utara meliputi tiga desa dan satu kelurahan yang membutuhkan akses air bersih.

“PDAM (Perumdam) Kutim berkomitmen penuh membantu tanpa harus menunggu lama. Begitu titik koordinatnya ditentukan, Perumdam langsung pasang jaringan air secara gratis. Ini bentuk kolaborasi luar biasa,” katanya.

Tak hanya Perumdam, Baznas Kutim juga siap membantu warga berisiko stunting sepanjang mereka termasuk dalam delapan golongan penerima manfaat, seperti bantuan rehab rumah, jamban, dan air bersih.

Kolaborasi juga diperluas dengan sektor swasta. Junaidi mengatakan, Saat ini sudah ada 10 perusahaan yang menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam mendukung program penurunan stunting.

“Ke depan, semua perusahaan terutama tambang dan batubara harus ikut berkolaborasi. Terutama di desa atau warga binaan di sekitar wilayah operasinya, dengan data by name by address,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Kutim berharap target penurunan stunting bisa tercapai bahkan melebihi angka yang telah ditetapkan.

(Sf/Rs)