Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim Tahun 2025–2029.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-48 Masa Persidangan III Tahun 2024–2025 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur, Rabu (16/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Mahyunadi menegaskan komitmen pemerintah terhadap peningkatan daya saing daerah melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Ia menyebutkan bahwa program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, hingga penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) akan diintegrasikan dengan dukungan dari dunia usaha.

"Pemerintah juga akan rutin melakukan analisis pasar kerja untuk memastikan kompetensi tenaga kerja selaras dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan daerah," tegas Mahyunadi.

Di sektor ekonomi, pemerintah menegaskan pentingnya transformasi berbasis potensi lokal. Strategi yang diusung meliputi hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal.

Mahyunadi juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transformasi digital akan terus diperkuat guna mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

"Kami mendukung penguatan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, melalui Musrenbang, forum konsultasi publik, hingga kanal pengaduan online," ujarnya.

selain itu, Pemkab Kutim berkomitmen memperluas pembangunan infrastruktur dasar dan digital hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Pemerataan akses internet menjadi prioritas utama untuk menunjang transformasi digital desa dan mendukung pertumbuhan investasi.

Menanggapi isu lingkungan, pemerintah berjanji menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian lingkungan. Program mitigasi yang disiapkan antara lain rehabilitasi lahan, pengendalian pencemaran, serta pengembangan ekonomi hijau.

"Pemerintah akan mendorong praktik ekonomi hijau, seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah berbasis masyarakat, dan insentif bagi pelaku usaha yang mengedepankan prinsip keberlanjutan," jelas Mahyunadi.

Pemerintah juga menanggapi dukungan terhadap program-program prioritas seperti “Desa Hebat”, “Kota Hebat”, dan “Proyek Strategis Timur Hebat”. Skala prioritas yang terukur dan sinergis antar sektor akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ia menambahkan evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak setiap program terhadap tujuan pembangunan daerah.

"RPJMD ini akan menjadi panduan strategis dalam pelaksanaan APBD. Kami akan meningkatkan kedisiplinan dalam penyerapan anggaran serta pengawasan fisik dan keuangan melalui sistem digital," tambahnya.

Di akhir tanggapannya, Mahyunadi menyambut baik dukungan Fraksi PKS dan keterlibatan dalam Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RPJMD dan RAPBD. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci keberhasilan penyusunan kebijakan yang aspiratif.

"Pemerintah membuka ruang dialog dan kolaborasi dalam setiap tahapan pembahasan dokumen ini demi mewujudkan RPJMD yang berkualitas dan implementatif," pungkasnya.

(Sf/Rs)