Sangatta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mulai mempercepat sejumlah program strategis daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Langkah tersebut disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (10/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Ardiansyah menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran daerah agar program pembangunan dapat segera berjalan.

Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan daerah Kutim tercatat mencapai 8,13 persen. Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memperkuat koordinasi, terutama dalam sinkronisasi data pendapatan dan belanja.

“Kita perlu memastikan sinkronisasi data pendapatan dan belanja segera terintegrasi agar kebijakan pemerintah daerah lebih presisi,” ujarnya.

Pemkab Kutim juga menyiapkan program pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Idulfitri.

Ardiansyah meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) segera menggelar kegiatan tersebut di berbagai wilayah Kutim.

“Program pasar murah harus segera menyentuh masyarakat, dibarengi dengan pemantauan harga eceran secara detail sebagai acuan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar," tambahnya.

Di sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga diminta mempercepat perbaikan jalan melalui sistem swakelola.

Perbaikan difokuskan pada beberapa titik Jalan Soekarno Hatta hingga kawasan Bukit Pelangi, yang merupakan jalur dengan intensitas lalu lintas tinggi.

Selain pembangunan infrastruktur, Ardiansyah juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program 1.000 Rumah Kutim dengan program nasional 3 juta rumah dari pemerintah pusat.

Menurutnya kolaborasi program tersebut dapat membuka peluang dukungan anggaran dari kementerian melalui skema pembiayaan APBD dan APBN.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi cuaca ekstrem diperkirakan masih berlangsung hingga Juni 2026.

Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi di lapangan.

“Koordinasi harus terus ditingkatkan agar langkah antisipasi terhadap potensi bencana bisa dilakukan lebih cepat,” pungkasnya.

(Sf/Lo)