Cari disini...
Seputar Kaltim
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (foto:Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah fokus mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur sebesar sekitar Rp3 triliun dalam waktu dua bulan ke depan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memastikan realisasi anggaran ini akan dilakukan secara serentak agar tidak menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
“Optimis ini serentak habis, jadi enggak ada silpa nanti,” kata Mahyunadi.
Meski anggaran yang disiapkan besar, Pemkab Kutim juga menghadapi defisit anggaran sekitar Rp98,9 miliar dalam APBD perubahan 2025. Namun, Mahyunadi menjelaskan defisit ini kemungkinan tidak akan menjadi masalah signifikan karena tidak semua program akan terealisasi secara penuh akibat keterbatasan waktu.
“Pada pelaksanaannya nanti, mungkin ada program yang tidak terlaksana sehingga akhirnya anggaran akan balance,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga memberikan penekanan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar percepatan realisasi anggaran menjadi prioritas, dengan target percepatan realisasi minimal dua hari sebelum waktu yang ditentukan.
“Kita sudah tekankan OPD agar realisasi cepat dan tepat waktu,” tambah Mahyunadi.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berharap penggunaan anggaran dapat optimal meskipun di tengah kondisi defisit yang diperkirakan terjadi.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (foto:Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah fokus mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur sebesar sekitar Rp3 triliun dalam waktu dua bulan ke depan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memastikan realisasi anggaran ini akan dilakukan secara serentak agar tidak menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
“Optimis ini serentak habis, jadi enggak ada silpa nanti,” kata Mahyunadi.
Meski anggaran yang disiapkan besar, Pemkab Kutim juga menghadapi defisit anggaran sekitar Rp98,9 miliar dalam APBD perubahan 2025. Namun, Mahyunadi menjelaskan defisit ini kemungkinan tidak akan menjadi masalah signifikan karena tidak semua program akan terealisasi secara penuh akibat keterbatasan waktu.
“Pada pelaksanaannya nanti, mungkin ada program yang tidak terlaksana sehingga akhirnya anggaran akan balance,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga memberikan penekanan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar percepatan realisasi anggaran menjadi prioritas, dengan target percepatan realisasi minimal dua hari sebelum waktu yang ditentukan.
“Kita sudah tekankan OPD agar realisasi cepat dan tepat waktu,” tambah Mahyunadi.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berharap penggunaan anggaran dapat optimal meskipun di tengah kondisi defisit yang diperkirakan terjadi.
(Sf/Rs)