Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendukung upaya pelestarian satwa langka seperti orangutan, buaya badas hitam, dan buaya muara yang ada di wilayahnya. 

Walaupun pengelolaan satwa ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Kutim tetap memberikan dukungan dalam bentuk kerja sama dan perencanaan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menyampaikan orangutan yang sering terlihat di wilayah Kutim telah mendapat perhatian dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah provinsi telah membangun kawasan konservasi khusus orangutan di Mentoko, dan Pemkab Kutim mendukung penuh keberadaan tempat tersebut.

"Itu tanggung jawab langsung BKSDA Kehutanan Provinsi untuk membangun Mentoko, tapi kami di daerah mendukung penuh, karena ini penting untuk penyelamatan dan pelestarian orangutan," ujar Noviari.

Untuk buaya badas hitam yang hanya ditemukan di Kecamatan Long Mesangat, Kutim, Ia menyebut kawasan tersebut juga sudah ditetapkan sebagai area konservasi. Bahkan, ke depan akan dikembangkan menjadi kawasan wisata agar masyarakat bisa ikut menjaga kelestariannya.

"Buaya badas itu satu-satunya di dunia. Kita juga mendukung pembangunan daerah itu sebagai kawasan destinasi. Jadi akan menjadi kunjungan wisata, dan ini kita bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan untuk melestarikan. Kita saling mendukung, walaupun itu bukan kewenangan pemerintah daerah." katanya.

Sementara itu, terkait buaya muara, Noviari mengungkapkan bahwa tahun ini pemerintah daerah berencana membuat kajian untuk pembangunan penangkaran buaya. Kajian ini akan menjadi dasar untuk menentukan lokasi penangkaran yang sesuai dan juga untuk menarik minat investor.

"Tahun ini kita sudah rencanakan untuk melakukan kajian penangkaran. Siapa tahu nanti ada investor yang tertarik. Itu tidak mudah, karena soal pakan dan hal lainnya juga perlu dikaji," jelasnya.

Lokasi penangkaran nantinya diharapkan dekat dengan habitat asli buaya, dan tetap sesuai dengan aturan fungsi kawasan hutan yang ada.

(Sf/Rs)