Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah melakukan pengendalian terhadap belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan menunda pelaksanaan sejumlah proyek meski telah memasuki pertengahan tahun.

Upaya pengendalian ini dilakukan pemerintah daerah demi menghindari utang di akhir tahun yang dikarenakan penundaan pembayaran proyek akibat keterbatasan ketersediaan kas daerah.

“Kita berusaha mengendalikan belanja daerah ini, sehingga pas akhir tahun tidak menimbulkan utang seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Jumat (12/6/2026).

Ia mengungkapkan ketersediaan kas daerah saat ini baru mencapai sekitar 26 hingga 30 persen dari total APBD 2026. 

Kondisi itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian belanja sejak dini agar realisasi anggaran tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.

Meski pemerintah daerah tengah menahan pelaksanaan sejumlah kegiatan, Aulia memastikan program yang masuk skala prioritas, seperti BPJS Kesehatan cukup bawa KTP, RT-KU Terbaik hingga perlengkapan sekolah gratis tetap akan terjalan.

“Belanja-belanja yang sifatnya kepentingan masyarakat pasti telah kita poskokan sendiri juga, sehingga ini kita jamin tidak terganggu, seperti BPJS Kesehatan, dana RT hingga perlengkapan sekolah,” terangnya.

Melalui langkah ini, Pemkab Kukar berharap tidak lagi menghadapi persoalan kekurangan kas maupun kewajiban pembayaran pada akhir tahun anggaran seperti yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis pengalaman yang telah dilalui.

(Sf/Rs)