Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Pemkab Kukar menggelontorkan anggaran sebesar Rp103 miliar untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada 27 November 2024.

Dana hibah yang dialokasikan melalui APBD ini telah diberikan kepada KPU, Bawaslu, Polres Kukar dan Bontang, Kodim 0906/Kkr serta Kodim 0806/Bontang. 

"Dengan terealisasinya anggaran itu, maka Pilkada Kukar 2024 dapat terlaksana sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Selasa (3/9/2024).

Ia mengungkapkan, besaran anggaran pun berbeda-beda. Seperti KPU Kukar menerima Rp76 miliar, Bawaslu Kukar Rp15 miliar, Polres Kukar sebesar Rp8 miliar, Polres Bontang Rp1 miliar, Kodim Kukar Rp2 miliar dan Kodim Bontang Rp624 juta rupiah. 

Sunggono pun mengimbau para camat, lurah dan kepala desa untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada dan memahami potensi-potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan wilayah masing-masing. "Jalin sinergisitas dengan TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk kelancaran tugas," tegasnya.

Untuk penyelenggara Pilkada, kata dia, baik KPU, Bawaslu dan jajaran di tingkat kecamatan dan desa hingga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar bekerja dengan profesional dan tidak memihak.

"Kita tegaskan kepada pihak yang akan mengganggu jalannya Pilkada di kukar bahwa TNI dan Polri siap menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya. 

Ia menyebut salah satu parameter utama kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat.

Target nasional tingkat adalah 79,5 persen, sehingga pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif guna meningkatkan angka partisipasi pemilih agar bisa mencapai target tersebut. 

"Semoga ini bisa tercapai dengan adanya kerja sama penyelenggara Pilkada dan masyarakat," tutupnya.

(Sf/By)