Seputar Kaltim

    Pemkab dan DPRD Siap Pertahankan Aset yang Masuk Wilayah IKN

    Penulis:Muhammad Anshori|Redaktur:Buniyamin
    20 September 2023 pukul 16:34 WITA

    Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid. (Foto:M.Anshori/seputarfakta.com).

    Tenggarong - DPRD dan Pemkab Kukar akan terus memperjuangkan aset yang masuk di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya melakukan kunjungan kerja ke DPR RI dan Bappenas. 

    Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan kunjungan kerja itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, terkait aset daerah yang masuk di wilayah Otorita IKN, seperti pengelolaan Pelabuhan Amborawang dan pengelolaan migas. 

    "Ini dalam langkah awal upaya DPRD dan Pemkab Kukar mempertahankan aset daerah, karena banyak yang masuk di situ. Selanjutnya kami akan membenahi lebih dalam lagi terkait dengan hal tersebut," kata Rasid. 

    Pihaknya akan terus mengusahakan agar bisa bertemu dengan Komisi II DPRD RI dalam menyampaikan soal aset Kukar ini.

    “Ke depannya akan kami usahakan lagi supaya bisa bertemu dengan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan hal terkait,” tegasnya.

    Ia berharap aset daerah yang masuk di wilayah IKN tetap menjadi aset Kukar, karena ada beberapa kecamatan yang masuk ke wilayah IKN dan otomatis ini akan mengurangi luas wilayah Kukar, termasuk APBD Kukar.

    “Kami akan coba perjuangkan dan harapannya aset-aset itu bisa dimiliki Perusda Kukar,” pungkasnya. 

    (Sf/By)

     

    Seputar Kaltim

    Pemkab dan DPRD Siap Pertahankan Aset yang Masuk Wilayah IKN

    Penulis:Muhammad Anshori|Redaktur:Buniyamin
    20 September 2023 pukul 16:34 WITA

    Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid. (Foto:M.Anshori/seputarfakta.com).

    Tenggarong - DPRD dan Pemkab Kukar akan terus memperjuangkan aset yang masuk di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya melakukan kunjungan kerja ke DPR RI dan Bappenas. 

    Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan kunjungan kerja itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, terkait aset daerah yang masuk di wilayah Otorita IKN, seperti pengelolaan Pelabuhan Amborawang dan pengelolaan migas. 

    "Ini dalam langkah awal upaya DPRD dan Pemkab Kukar mempertahankan aset daerah, karena banyak yang masuk di situ. Selanjutnya kami akan membenahi lebih dalam lagi terkait dengan hal tersebut," kata Rasid. 

    Pihaknya akan terus mengusahakan agar bisa bertemu dengan Komisi II DPRD RI dalam menyampaikan soal aset Kukar ini.

    “Ke depannya akan kami usahakan lagi supaya bisa bertemu dengan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan hal terkait,” tegasnya.

    Ia berharap aset daerah yang masuk di wilayah IKN tetap menjadi aset Kukar, karena ada beberapa kecamatan yang masuk ke wilayah IKN dan otomatis ini akan mengurangi luas wilayah Kukar, termasuk APBD Kukar.

    “Kami akan coba perjuangkan dan harapannya aset-aset itu bisa dimiliki Perusda Kukar,” pungkasnya. 

    (Sf/By)