Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan yang telah dilakukan terhadap terjadinya bencana banjir di Kabupaten Berau, di Ruang Rapat Kakaban, Rabu (4/5/2025).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said yang melibatkan Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk membahas tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka upaya preventif, mitigasi, rehabilitasi sebagai strategi dalam penyusunan rencana aksi didalam menghadapi banjir.

Kepala BPBD Berau Mashyadi Muhdi menyampaikan dalam laporannya Bencana banjir saat ini yang terjadi di Kabupaten Berau menjadikan bagaimana  efektivitas  penanganan bencana.

"Pengadaan perahu karet sangat penting dan mendesak untuk membantu masyarakat sebagai sarana mitigasi jika terjadi bencana untuk melakukan evakuasi," ujar Mashyadi.

Oleh karena itu, Berdasarkan pemantauan pihaknya dilapangan ada beberapa hal yang dilakukan dalam menghimpun bantuan.

Selain itu, ia menyebut jika ada penetapan status bencana akan pasti dipermudah untuk administrasinya tetapi sampai saat ini belum ada penentuan status kita penanggulangan di bidang kebencanaan.

"Kedepannya pencegahan antisipasi bencana dikemudian hari diperlukan dan kami berusaha akan lebih baik lagi dalam mengoptimalkan SDM penanganan bencana," tuturnya.

Mashyadi pun menyebut bencana banjir yang melanda bukan lagi bencana tahunan, tetapi bisa saja terjadi beberapa kali dalam setahun. Sehingga, diperlukan langkah antisipasi melalui perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sementara itu, Sekda Berau M Said dalam arahannya menyampaikan bagaimana upaya preventif yang harus dihadapi masyarakat ketika menghadapi bencana dan hal -hal apa saja  yang harus diperhatikan untuk wacana relokasi.

"Relokasi harus disiapkan. Mulai dari administrasi mengenai lahan yang harus clear dilokasi lapangan baik surat menyurat dan hal lainnya, dan ini perlu data masyarakat yang harus direlokasi," katanya.

Selain itu, ia mengatakan rakor ini perlu dilakukan, untuk memastikan langkah-langkah strategis yang cepat dan tepat dalam penanganan darurat bencana banjir.

Dalam penanganan bencana alam seperti ini, tidak hanya Pemerintah Daerah saja, diperlukan kolaborasi dengan lintas sektor sebagai upaya proyeksi kedepan.

"Perlunya kordinasi dan kolaborasi Pemerintah dengan lintas sektor dalam upaya proyeksi kedepan dan bagaimana mitigasi penanganan banjir ini ada langkah yang baru, yang harus dipersiapkan," ujarnya

Sementara itu, Said mengingatkan agar imbauan bencana alam seperti informasi BMKG dapat terus di update dan dipublikasikan. 

"Karena kita tidak pernah tau kapan bencana itu datang. Jadi masyarakat juga harus update memantau informasi-informasi cuaca. Ini sebagai langkah antisipasi," tandas Said.

(Sf/Rs)