Cari disini...
Seputar Kaltim
Rapat evaluasi anggaran yang berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Setkab Berau pada Senin, (8/12/2025). (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar rapat evaluasi anggaran yang berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Setkab Berau pada Senin, (8/12/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis. Dalam rapat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal dalam serapan anggaran menjadi sorotan utama.
Evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2025. Beberapa OPD dan kecamatan yang masuk daftar serapan anggaran terendah antara lain Kecamatan Tabalar, Diskominfo, Dinas Pertanahan, Kecamatan Segah, Bapenda, Dinsos, BPBD, DPUPR, Sekretariat Daerah, dan Disnaker Berau
Berdasarkan laporan, Kecamatan Tabalar menjadi yang paling rendah dalam serapan anggaran. Dari total anggaran sebesar Rp5,3 miliar, serapan fisik hanya mencapai 27 persen atau sekitar Rp 1,44 miliar, sementara serapan keuangan baru mencapai 30 persen atau Rp 1,62 miliar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat waktu yang semakin mepet menuju akhir tahun anggaran.
Selain itu, Diskominfo dan Dinas Pertanahan juga mengalami kendala serapan anggaran. Diskominfo baru menyerap 45 persen fisik dan 45,65 persen keuangan dari anggaran Rp 36,66 miliar, sementara Dinas Pertanahan mencatatkan serapan fisik sebesar 49 persen, meski anggaran keuangannya telah mencapai 88,90 persen.
Dalam evaluasi tersebut, Bupati Sri Juniarsih memberikan perhatian khusus pada beberapa OPD yang dinilai lambat dalam menyelesaikan proyek dan serapan anggaran. Terutama, DPUPR yang dianggap lambat dalam menyelesaikan kegiatan fisik. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Bendungan Muara Bangun, yang sudah dilelang dua kali namun belum selesai.
"Ini sudah tanggal 8 Desember. Saya yakin dalam waktu beberapa hari untuk mengejar tanggal 22 tidak mungkin. Kalau dipaksakan dan dikerjakan buru-buru pekerjaan tidak akan maksimal. Lebih baik ditiadakan," tegas Bupati.
Ia pun menekankan agar penyerapan anggaran dapat di maksimalkan sebagaimana mestinya. Dimana dirinya menegaskan agar permasalahan ini tidak terulang lagi untuk tahun depan. Dimana, ia menyampaikan untuk tahun depan akan terjadi Efisiensi anggaran.
"Tidak banyak anggaran yang bisa dikelola tahun depan. Mustahil kalau misalnya Bapak-Ibu maksimal bekerja. Penyerapan anggaran Jangan sampai terlambat lagi. Biasanya saya akan memberi surat sekitar 4-3 bulan kepada Kepala OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Itu pun masih banyak yang terlambat," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga memberikan arahan kepada Diskominfo agar lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai capaian-capaian pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun berbagai program pembangunan tengah berjalan, masyarakat harus tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah.
"Jangan sampai kita bekerja keras tapi masyarakat tidak tahu," tegasnya.
Terkait, RSUD dr. Abdul Rivai Bupati pun mengingatkan agar kinerja rumah sakit dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wabup Berau, Gamalis, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa tujuan dari evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan seluruh OPD dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat. Ia berharap seluruh OPD dapat segera menyelesaikan target-target yang ada, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran.
"Evaluasi ini bukan untuk menyudutkan OPD tertentu, tetapi untuk melihat progres secara objektif. Kita semua berhadapan dengan target yang harus diselesaikan. Jika ada kendala, mari kita pecahkan bersama," kata Gamalis.
Ia juga menyampaikan bahwa keterlambatan dalam pencapaian serapan anggaran akan berdampak pada terlaksananya proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan seluruh OPD bisa memperbaiki kinerjanya dalam waktu dekat.
Gamalis pun berharap melalui evaluasi ini bisa mendorong percepatan serapan anggaran di seluruh OPD untuk tahun 2025 ini. Sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
"Kami ingin memastikan pembangunan yang telah direncanakan bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, serapan anggaran yang optimal sangat penting untuk mencapainya," tandas Wabup Berau.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Rapat evaluasi anggaran yang berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Setkab Berau pada Senin, (8/12/2025). (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar rapat evaluasi anggaran yang berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Setkab Berau pada Senin, (8/12/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis. Dalam rapat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal dalam serapan anggaran menjadi sorotan utama.
Evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2025. Beberapa OPD dan kecamatan yang masuk daftar serapan anggaran terendah antara lain Kecamatan Tabalar, Diskominfo, Dinas Pertanahan, Kecamatan Segah, Bapenda, Dinsos, BPBD, DPUPR, Sekretariat Daerah, dan Disnaker Berau
Berdasarkan laporan, Kecamatan Tabalar menjadi yang paling rendah dalam serapan anggaran. Dari total anggaran sebesar Rp5,3 miliar, serapan fisik hanya mencapai 27 persen atau sekitar Rp 1,44 miliar, sementara serapan keuangan baru mencapai 30 persen atau Rp 1,62 miliar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat waktu yang semakin mepet menuju akhir tahun anggaran.
Selain itu, Diskominfo dan Dinas Pertanahan juga mengalami kendala serapan anggaran. Diskominfo baru menyerap 45 persen fisik dan 45,65 persen keuangan dari anggaran Rp 36,66 miliar, sementara Dinas Pertanahan mencatatkan serapan fisik sebesar 49 persen, meski anggaran keuangannya telah mencapai 88,90 persen.
Dalam evaluasi tersebut, Bupati Sri Juniarsih memberikan perhatian khusus pada beberapa OPD yang dinilai lambat dalam menyelesaikan proyek dan serapan anggaran. Terutama, DPUPR yang dianggap lambat dalam menyelesaikan kegiatan fisik. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Bendungan Muara Bangun, yang sudah dilelang dua kali namun belum selesai.
"Ini sudah tanggal 8 Desember. Saya yakin dalam waktu beberapa hari untuk mengejar tanggal 22 tidak mungkin. Kalau dipaksakan dan dikerjakan buru-buru pekerjaan tidak akan maksimal. Lebih baik ditiadakan," tegas Bupati.
Ia pun menekankan agar penyerapan anggaran dapat di maksimalkan sebagaimana mestinya. Dimana dirinya menegaskan agar permasalahan ini tidak terulang lagi untuk tahun depan. Dimana, ia menyampaikan untuk tahun depan akan terjadi Efisiensi anggaran.
"Tidak banyak anggaran yang bisa dikelola tahun depan. Mustahil kalau misalnya Bapak-Ibu maksimal bekerja. Penyerapan anggaran Jangan sampai terlambat lagi. Biasanya saya akan memberi surat sekitar 4-3 bulan kepada Kepala OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Itu pun masih banyak yang terlambat," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga memberikan arahan kepada Diskominfo agar lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai capaian-capaian pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun berbagai program pembangunan tengah berjalan, masyarakat harus tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah.
"Jangan sampai kita bekerja keras tapi masyarakat tidak tahu," tegasnya.
Terkait, RSUD dr. Abdul Rivai Bupati pun mengingatkan agar kinerja rumah sakit dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wabup Berau, Gamalis, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa tujuan dari evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan seluruh OPD dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat. Ia berharap seluruh OPD dapat segera menyelesaikan target-target yang ada, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran.
"Evaluasi ini bukan untuk menyudutkan OPD tertentu, tetapi untuk melihat progres secara objektif. Kita semua berhadapan dengan target yang harus diselesaikan. Jika ada kendala, mari kita pecahkan bersama," kata Gamalis.
Ia juga menyampaikan bahwa keterlambatan dalam pencapaian serapan anggaran akan berdampak pada terlaksananya proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan seluruh OPD bisa memperbaiki kinerjanya dalam waktu dekat.
Gamalis pun berharap melalui evaluasi ini bisa mendorong percepatan serapan anggaran di seluruh OPD untuk tahun 2025 ini. Sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
"Kami ingin memastikan pembangunan yang telah direncanakan bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, serapan anggaran yang optimal sangat penting untuk mencapainya," tandas Wabup Berau.
(Sf/Rs)