Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih mandiri dan tidak bergantung secara permanen pada bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, menyampaikan bahwa PKH sejatinya merupakan program bersyarat yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sebagai sumber bantuan jangka panjang.

"Harapan kami, setelah mendapat bantuan dan pendampingan, KPM bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah," ujar Iswahyudi.

Oleh karena itu, ia menyampaikan untuk mendukung hal ini pihaknya pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari pendamping PKH, pelaku UMKM, hingga lembaga pelatihan. KPM mendapatkan pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta pendampingan dalam mengembangkan usaha.

"Dengan adanya pelatihan, modal usaha, dan pemutakhiran data, kami berharap jumlah KPM bisa terus menurun setiap tahun," jelasnya.

Langkah ini pun menjadi bagian dari strategi Pemkab Berau dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pemerintah pusat.

Selain itu, ia pun menerangkan bahwa program PKH juga memiliki komponen kesehatan yang secara aktif diarahkan untuk mendukung penanganan stunting. KPM yang memiliki balita diwajibkan memeriksakan anak ke posyandu secara rutin, memberikan asupan gizi seimbang, serta mengikuti edukasi kesehatan dari pendamping.

"Penanganan stunting menjadi fokus utama karena menyangkut masa depan generasi kita. KPM yang memiliki balita wajib mematuhi kewajiban ini. Kami terus lakukan monitoring dan pendampingan," tegasnya.

Dirinya pun menambahkan bahwa intervensi gizi dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting dalam upaya penanggulangan stunting. Para pendamping PKH juga ditugaskan menjadi agen perubahan yang aktif mendorong peningkatan kualitas hidup KPM.

Hingga tahun 2024, terdapat 6.746 KPM di Kabupaten Berau yang masih tercatat sebagai penerima bantuan PKH. Namun pemerintah menargetkan jumlah tersebut akan terus berkurang melalui pendekatan kemandirian yang berkelanjutan.

"Kedepan tentu diharapkan agar keluarga yang selama ini menerima manfaat program itu dapat lebih mandiri," tuturnya.

Terakhir, Iswahyudi pun mengimbau masyarakat untuk tidak takut atau malu keluar dari program PKH jika dirasa sudah mampu secara ekonomi. Pemerintah menjamin bahwa mereka yang telah lulus dari program tetap akan mendapatkan akses terhadap pelatihan dan dukungan usaha lainnya.

"Kami ingin KPM tidak hanya keluar dari program bantuan, tetapi juga keluar dari masalah stunting. Sehingga, dapat lebih mandiri, itulah tujuan jangka panjang dari PKH," pungkasnya.

(Sf/Rs)