Seputar Kaltim

    Pemkab Berau Dorong Kemandirian Kampung Lewat Penguatan Ekonomi Lokal

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    25 Januari 2026 pukul 20:43 WITA

    Produk olahan dari Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. (Foto: Baiq eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong seluruh kampung yang ada untuk bertransformasi menjadi kampung mandiri melalui penguatan ekonomi lokal dan pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing kampung.

    Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan bahwa Pemerintah Kampung memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    "Dalam upaya membangun dan memajukan kampung demi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kampung merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah," ujar Sri Juniarsih.

    Ia pun menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini Pemerintah Daerah akan menghadapi berbagai dinamika, khususnya terkait kondisi keuangan daerah yang diperkirakan berdampak pada Alokasi Dana Kampung (ADK). Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan semangat pembangunan kampung.

    "Dengan segala kondisi keuangan yang akan terjadi ke depan, kita harus tetap bersemangat dan optimistis membangun kampung masing-masing. Dengan kebersamaan, saya yakin kampung-kampung di Berau bisa terus maju," katanya.

    Oleh karena itu, Bupati berharap 100 kampung di Kabupaten Berau mampu mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    "Saat ini, Kabupaten Berau memiliki 32 kampung mandiri, 48 kampung maju, dan 30 kampung berkembang," tuturnya.

    Dirinya pun mendorong kampung yang masih berkembang dan kampung maju untuk terus meningkatkan kapasitas agar dapat naik status menjadi kampung mandiri.

    "Saya berharap kampung berkembang dan kampung maju dapat terus berbenah dan membangun diri sehingga ke depan bisa menjadi kampung mandiri," ucapnya.

    Sementara itu, ia menyebutkan bahwa Kabupaten Berau sebelumnya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, sehingga seluruh kampung seharusnya mampu memaksimalkan pembangunan.

    "Saya tidak menemukan kampung di Berau yang memiliki ADK rendah. Paling rendah itu di atas satu miliar rupiah per tahun, bahkan ada yang lebih dari dua miliar," jelasnya.

    Menurutnya, dibandingkan dengan daerah lain di luar Kalimantan, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki keterbatasan anggaran, Kabupaten Berau masih berada dalam kondisi yang jauh lebih baik.

    "Kita tidak bisa beralasan anggaran terbatas, terlebih kita memiliki potensi ekonomi yang luar biasa," tegasnya.

    Oleh karena itu, untuk memperkuat kemandirian ekonomi kampung, Pemkab Berau juga mendorong pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai penggerak ekonomi masyarakat. 

    "Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan yang adil dan merata melalui pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan," tambahnya.

    Selain itu, Sri Juniarsih menegaskan dalam lima tahun ke depan, Pemkab Berau menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah serta memperkuat UMKM sebagai pilar utama perekonomian masyarakat.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Pemkab Berau Dorong Kemandirian Kampung Lewat Penguatan Ekonomi Lokal

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    25 Januari 2026 pukul 20:43 WITA

    Produk olahan dari Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. (Foto: Baiq eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong seluruh kampung yang ada untuk bertransformasi menjadi kampung mandiri melalui penguatan ekonomi lokal dan pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing kampung.

    Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan bahwa Pemerintah Kampung memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    "Dalam upaya membangun dan memajukan kampung demi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kampung merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah," ujar Sri Juniarsih.

    Ia pun menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini Pemerintah Daerah akan menghadapi berbagai dinamika, khususnya terkait kondisi keuangan daerah yang diperkirakan berdampak pada Alokasi Dana Kampung (ADK). Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan semangat pembangunan kampung.

    "Dengan segala kondisi keuangan yang akan terjadi ke depan, kita harus tetap bersemangat dan optimistis membangun kampung masing-masing. Dengan kebersamaan, saya yakin kampung-kampung di Berau bisa terus maju," katanya.

    Oleh karena itu, Bupati berharap 100 kampung di Kabupaten Berau mampu mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    "Saat ini, Kabupaten Berau memiliki 32 kampung mandiri, 48 kampung maju, dan 30 kampung berkembang," tuturnya.

    Dirinya pun mendorong kampung yang masih berkembang dan kampung maju untuk terus meningkatkan kapasitas agar dapat naik status menjadi kampung mandiri.

    "Saya berharap kampung berkembang dan kampung maju dapat terus berbenah dan membangun diri sehingga ke depan bisa menjadi kampung mandiri," ucapnya.

    Sementara itu, ia menyebutkan bahwa Kabupaten Berau sebelumnya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, sehingga seluruh kampung seharusnya mampu memaksimalkan pembangunan.

    "Saya tidak menemukan kampung di Berau yang memiliki ADK rendah. Paling rendah itu di atas satu miliar rupiah per tahun, bahkan ada yang lebih dari dua miliar," jelasnya.

    Menurutnya, dibandingkan dengan daerah lain di luar Kalimantan, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki keterbatasan anggaran, Kabupaten Berau masih berada dalam kondisi yang jauh lebih baik.

    "Kita tidak bisa beralasan anggaran terbatas, terlebih kita memiliki potensi ekonomi yang luar biasa," tegasnya.

    Oleh karena itu, untuk memperkuat kemandirian ekonomi kampung, Pemkab Berau juga mendorong pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai penggerak ekonomi masyarakat. 

    "Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan yang adil dan merata melalui pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan," tambahnya.

    Selain itu, Sri Juniarsih menegaskan dalam lima tahun ke depan, Pemkab Berau menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah serta memperkuat UMKM sebagai pilar utama perekonomian masyarakat.

    (Sf/Rs)