Seputar Kaltim
Kepala BKAD PPU, Muhajir. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pengelolaan jalan di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi beban Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemkab ingin tanggung jawab itu beralih ke Otorita IKN (OIKN), tetapi rencana penyerahan aset belum menemui titik temu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan Pemkab sudah mengirim surat dan mendatangi Deputi Bidang Infrastruktur OIKN untuk membicarakan pengalihan aset. Usulannya, penyerahan dilakukan bertahap dengan memprioritaskan infrastruktur jalan di Sepaku.
Kondisi keuangan daerah menjadi pertimbangan. Kemampuan APBD PPU terbatas untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan seluruh ruas jalan, sementara akses di Sepaku juga menjadi keluhan masyarakat.
"Kami sudah bersurat sekaligus membahas kemungkinan penyerahan secara bertahap. Prioritasnya infrastruktur jalan di Sepaku, karena aset yang berada di wilayah itu nantinya juga akan diserahkan kepada OIKN sesuai ketentuan," ungkap Muhajir, Jumat (30/10/2026).
OIKN belum bersedia mengambil alih dalam waktu dekat. Menurut Muhajir, pihak Otorita menyampaikan belum tersedia anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan daerah.
Katanya, pengalihan aset tanpa dukungan pembiayaan justru berpotensi menambah beban OIKN.
"Kita kan kesulitan dengan keadaan sekaramg ini. Maka kita ingin aset-aset itu diserahkan bertahap, bukannya sekaligus. Terutama infrastruktur jalan," ucap Muhajir.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap membahas ruas mana yang benar-benar bersinggungan dengan kawasan IKN agar pengalihan bisa diprioritaskan berdasarkan wilayah dan kewenangannya.
"Kalau tidak bisa diambil semua, kami minta ditinjau ruas mana yang betul-betul beririsan dengan OIKN," ujarnya.
Sampai saat ini, pembahasan tersebut belum menghasilkan pengalihan aset. Sementara itu, jalan-jalan di Sepaku tetap membutuhkan penanganan, di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemkab PPU.
"Prinsipnya pemda tetap memperhatikan wilayah Sepaku. Seperti keluhan sekolah disana. Paling tidak, kita sudah tindaklanjuti akses ke sekolah, lewat UPT spot-spot rusak itu penanganannya sementara agregat," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala BKAD PPU, Muhajir. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pengelolaan jalan di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi beban Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemkab ingin tanggung jawab itu beralih ke Otorita IKN (OIKN), tetapi rencana penyerahan aset belum menemui titik temu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan Pemkab sudah mengirim surat dan mendatangi Deputi Bidang Infrastruktur OIKN untuk membicarakan pengalihan aset. Usulannya, penyerahan dilakukan bertahap dengan memprioritaskan infrastruktur jalan di Sepaku.
Kondisi keuangan daerah menjadi pertimbangan. Kemampuan APBD PPU terbatas untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan seluruh ruas jalan, sementara akses di Sepaku juga menjadi keluhan masyarakat.
"Kami sudah bersurat sekaligus membahas kemungkinan penyerahan secara bertahap. Prioritasnya infrastruktur jalan di Sepaku, karena aset yang berada di wilayah itu nantinya juga akan diserahkan kepada OIKN sesuai ketentuan," ungkap Muhajir, Jumat (30/10/2026).
OIKN belum bersedia mengambil alih dalam waktu dekat. Menurut Muhajir, pihak Otorita menyampaikan belum tersedia anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan daerah.
Katanya, pengalihan aset tanpa dukungan pembiayaan justru berpotensi menambah beban OIKN.
"Kita kan kesulitan dengan keadaan sekaramg ini. Maka kita ingin aset-aset itu diserahkan bertahap, bukannya sekaligus. Terutama infrastruktur jalan," ucap Muhajir.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap membahas ruas mana yang benar-benar bersinggungan dengan kawasan IKN agar pengalihan bisa diprioritaskan berdasarkan wilayah dan kewenangannya.
"Kalau tidak bisa diambil semua, kami minta ditinjau ruas mana yang betul-betul beririsan dengan OIKN," ujarnya.
Sampai saat ini, pembahasan tersebut belum menghasilkan pengalihan aset. Sementara itu, jalan-jalan di Sepaku tetap membutuhkan penanganan, di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemkab PPU.
"Prinsipnya pemda tetap memperhatikan wilayah Sepaku. Seperti keluhan sekolah disana. Paling tidak, kita sudah tindaklanjuti akses ke sekolah, lewat UPT spot-spot rusak itu penanganannya sementara agregat," pungkasnya.
(Sf/Rs)