Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) terus memperkuat pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi. Salah satunya dengan pengalokasian dana untuk pembuatan jalan baru di Kaltim yang mencapai Rp2 triliun. 

Kepala Dinas PUPR PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengungkapkan bahwa pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kaltim dilaksanakan melalui tiga UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). 

Wilayah pertama meliputi Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU), wilayah kedua meliputi Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Bontang, serta wilayah ketiga meliputi Kutai Timur (Kutim) dan Berau. 

“Setiap UPTD memiliki anggaran pemeliharaan jalan rata-rata sebesar Rp60 miliar,” ungkap Nanda di Samarinda.

Pemeliharaan tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap aman dan layak bagi pengguna, sekaligus memperpanjang masa pakai infrastruktur jalan yang ada.

Selain pemeliharaan, Nanda juga menyebutkan bahwa tahun ini, Kaltim mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan jalan baru. 

Proyek tersebut mencakup beberapa ruas jalan penting, seperti Muara Badak, Marang Kayu, hingga Bontang, serta jalan di kawasan Kaubun menuju Karangan Talisayan. 

“Di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), pemerintah provinsi juga menargetkan peningkatan jalan hingga batas Mahulu sepanjang sekitar 50 kilometer,” katanya.

Sementara itu, sisa proyek jalan dari perbatasan hingga Ujoh Bilang menjadi tanggung jawab Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

Nanda menambahkan bahwa pada tahun ini, anggaran untuk Pemprov Kaltim dari APBD mencapai Rp100 miliar, sementara dari APBN tercatat sebesar Rp88 miliar. 

Namun, dia menekankan bahwa pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat dan instruksi rasionalisasi belanja dalam APBD tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan. 

"Hal ini karena fokus utama pemerintah provinsi lebih kepada efisiensi, seperti rasionalisasi perjalanan dinas, begitupula mengurangi kegiatan seremonial yang tidak terlalu mendesak," tutupnya.

(Sf/Rs)