Samarinda – Banjir yang terjadi di Samarinda sudah berjalan hampir sepekan ini membuat masyarakat hingga tak bisa beraktivitas seperti hari-hari normal. Bahkan, di beberapa wilayah yang jarang tersentuh banjir kali ini ikut mengalaminya seperti di daerah Loa Bakung. 

Pemerintah Kota Samarinda bersama dengan PUPR Provinsi juga Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim telah melakukan rapat koordinasi membahas hal teknis untuk mengidentifikasi penyebab banjir selain daripada cuaca pada Kamis (30/1/2025) sore. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun usai rapat tersebut mengatakan, telah mengidentifkasi bahwa pembukaan lahan yang cukup signifikan di beberapa wilayah menjadii penyebab terjadinya banjir. 
“Jadi kalau masyarakat bertanya-tanya mengapa terjadi banjir di kawasan Loa Bakung, identifikasi teknisnya, salah satu penyebab terbesarnya adalah adanya bukaan lahan yang cukup besar di daerah tersebut,” kata Andi Harun. 

Begitu juga yang terjadi di wilayah Jalan Juanda dan D.I Panjaitan. Ia telah memberi perintah kepada dinas terkait dalam hal ini adalah PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendatangi kawasan tersebut, agar diketahui secara lebih detail, untuk apa pembukaan lahan itu. 

Jika diperlukan, dengan tegas Andi Harun menyatakan bakal menggandeng pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Samarinda untuk melihat dari segi hukum pembukaan lahan itu. 

Ia ingin agar masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan bukaan lahan itu memiliki  kesadaran kolektif bahwa  apa yang dilakukannya menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya banjir. Tak sedikit masyarakat yang menjadi korban, data dari BPBD Samarinda pada Kamis (30/1/2025) pukul 13.00 WITA, tercatat masih ada sekitar 13.356 jiwa terdampak. 

"Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pembukaan lahan dapat memiliki kesadaran kolektif bahwa tindakan tersebut berdampak besar terhadap lingkungan dan menyebabkan banjir, terutama di wilayah Panjaitan," tegasnya.

Selain itu, kelancaran pada saluran air juga menjadi salah satu faktor. Karenanya pemerintah kota bersama dengan pemerintah provinsi juga BWS sepakat untuk melakukan penganggaran bersama  terkait dengan program penanggulangan banjir ini.

Orang nomor satu di Samarinda itu menyebut ada tiga poin penting yang disepakati dalam rapat bersama tersebut. Pertama, disepakati untuk melanjutkan pembangunan tanggul di Sungai Karang Mumus (SKM). Kedua, sepakat untuk penganggaran bersama terhadap pemeliharaan dan pengangkatan sedimentasi, dan yang ketiga menangani persoalan pembukaan lahan. 

“Kita berharap masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan bukaan lahan di sini dapat memiliki kesadaran kolektif bahwa adanya banjir di segmen D.I Panjaitan karena disebabkan oleh bukaan lahan yang cukup signifikan,” pungkasnya. 

(Sf/Rs)