Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan upaya penanganan banjir di kota ini akan terus berlanjut.

Salah satu fokus utama adalah pembebasan lahan di sekitar jembatan Jalan PM Noor, Samarinda Utara, di mana terjadi penyempitan sungai yang harus dibongkar demi kelancaran aliran air.  

Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir di kawasan Perumahan Griya Mukti adalah belum adanya turap di Sungai Karang Mumus (SKM), tepatnya di sekitar jembatan. 

Meski upaya pemeliharaan sudah dilakukan di sisi hulu sungai, tapi peningkatan volume air tetap menyebabkan limpasan yang berdampak pada pemukiman warga.  

“Air selalu mencari celah untuk mengalir. Jika bagian hulu sudah dipelihara dan belum ada tanggul di hilir, maka air bisa masuk ke wilayah lain seperti Griya Mukti,” kata Andi Harun.  

Ia juga mengutip data Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim bahwa fluktuasi tinggi muka air di Sungai Mahakam dan SKM memiliki pola serupa. Ketika terjadi peningkatan debit air, maka keduanya akan mengalami kenaikan bersamaan, begitu pula saat mengalami penurunan. 

Namun di sektor Griya Mukti, perbedaan terjadi karena belum adanya tanggul dan terjadi penyempitan karena masih ada rumah di bantaran sungai, sehingga aliran air mengalami keterlambatan dalam surutnya.  

Andi Harun mengaku untuk membuat tanggul di sungai memerlukan waktu yang tak sedikit. Permasalahan sosial menjadi hambatan yang cukup signifikan, berkaca pada pembuatan tanggul dan pembebasan lahan di SKM sisi Jalan Tarmidi, Belatuk dan kawasan lainnya. 

“Menangani persoalan sosial tidak mudah, negosiasi pembebasan lahan membutuhkan waktu panjang. Ini juga terjadi di beberapa lokasi lain seperti Tarmidi," tuturnya. 

Kata dia, pembangunan tanggul pasti akan dilanjutkan, sehingga meminta masyarakat, terutama yang masih tinggal di bantaran sungai agar memahami bahwa ini demi kepentingan bersama.  

Sebagai langkah percepatan penanganan banjir, Andi Harun mengungkapkan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan BWS Kaltim. 

MoU ini bertujuan untuk memperjelas tugas masing-masing pihak dalam upaya penanggulangan banjir, termasuk mekanisme pembiayaannya. Data dari BWS, untuk pmbangunan tanggul di seluruh sektor SKM membutuhkan anggaran sekitar Rp900 miliar. 

"Dalam waktu dekat kita akan tandatangani MoU, sedang dipersiapkan," pungkasnya. 

(Sf/By)