Balikpapan - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Balikpapan hingga saat ini masih belum terbentuk, apalagi masih ada tiga fraksi di DPRD yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya untuk ditempatkan di AKD seperti di komisi hingga badan.

Tiga fraksi tersebut yakni Fraksi Gabungan PKB Include Hanura dan Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra.

Dikonfirmasi hal itu, Ketua Fraksi Gabungan PKB Include Hanura dan Demokrat, Halili Adinegara mengatakan, untuk saat ini Fraksi Gabungan masih mengatur penempatannya, baik itu di komisi maupun badan-badan lainnya.

“Kami akan menyerahkan nama ketika fraksi lain sudah mengirimkan. Meski memang kami sudah disurati dua kali untuk mengirimkan nama,” ucap Halili kepada awak media, Senin (28/10/2024).

Disinggung harus mengirimkan nama di akhir bulan ini, dirinya membenarkan hal itu, hanya saja pihaknya masih menunggu dari fraksi lain untuk mengirimkan namanya. Karena jangan sampai pihaknya sudah mengirim nama, tetapi permasalah internal antar fraksi belum selesai.

“Jadi kami sama-sama menunggu, berarti kan kita harus bersabar judulnya,” jelasnya.

Ditanya mau ditempatkan dimana anggotanya, ia mengaku tidak memilih-milih dimana akan ditempatkan, namun menyesuaikan saja, mengingat fraksi gabungan ini terdapat tujuh anggota.

“Jadi kami menyesuaikan saja, karena kami juga tau diri kan. Namun yang perlu diketahui, kami pasti akan ikut andil dalam AKD tersebut,” tegasnya.

Tempat yang sama, Anggota Fraksi PKB, Taufik Qul Rahman menambahkan, untuk berbicara mengenai pembentukan AKD, maka seluruh fraksi perlu duduk bareng kembali. Karena di rapat sebelumnya Fraksi Golkar sendiri yang mendeadlock sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Harusnya hal itu tidak terjadi, karena di dalam DPRD itu terdapat enam fraksi.

“Pemberhentian itu dikarenakan tidak adanya titik terang tentang pengaturan AKD dengan tata tertib dan peraturan yang ada dengan sistem pemerataan,” tambahnya.

Mengapa hal ini sampai berlarut-larut, kata dia, itu tergantung dari ketua DPRD yang harus bisa mengayomi itu semua dengan mengundang kembali enam fraksi yang ada, bukan melalui surat.

“Mau surat itu masuk dua kali tidak ada masalah, kalau sampai tidak ketemu titik permasalahannya,” akunya.

Tidak hanya itu, ia juga mengaku bingung bekerja untuk masyarakat, karena terkendala AKD. Sedangkan dewan ini utusan dari masyarakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat.

“Kami juga malu sama masyarakat, karena jatuhnya kami hanya makan gaji buta saja, karena tidak segera terbentuknya AKD,” tuturnya.

(Sf/Rs)