Tanjung Redeb - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait kinerja pengelolaan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran 2023 hingga Semester I 2025. Disbudpar menyebut pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Berau masih dalam tahap berproses dan bertrasformasi.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, Syamsiah Nawir, melalui Staf Teknis sekaligus Pengawas Kepariwisataan, Andi, mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir pihaknya terus melakukan pembenahan secara bertahap.

"Pembangunan dan pengembangan pariwisata masih berproses dan bertransformasi di era kepemimpinan Ibu Bupati saat ini. Komitmen beliau untuk mendorong kemajuan pariwisata semakin kuat, sehingga kami di Disbudpar juga berupaya meningkatkan kinerja," ujar Andi.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa proses perubahan tidak dapat dilakukan secara cepat dan instan karena harus melalui tahapan yang mempertimbangkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal.

"Perubahannya tidak bisa drastis. Kami lakukan bertahap karena ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi," jelasnya.

Sementara itu, ia menyampaikan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), masih menjadi tantangan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Berau.

Meski demikian, sejak 2023 Bidang Pengembangan Destinasi Wisata telah menjalankan sejumlah program unggulan, terutama pembangunan sarana dan prasarana di destinasi wisata.

"Sejak 2023, bidang destinasi fokus menjalankan program unggulan seperti pembangunan sarana-prasarana destinasi. Hasilnya mulai terlihat, seperti kondisi Labuan Cermin yang semakin baik dan Air Panas yang sudah masuk tahap pertama pembangunan," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa masih ada penilaian dari sebagian masyarakat yang menganggap pembangunan pariwisata belum maksimal. Namun, berdasarkan data, jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan.

"Kalau dilihat dari angka, kunjungan dan pendapatan naik. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan, meskipun kami akui masih banyak yang perlu dibenahi," katanya.

Selain itu, keterbatasan fasilitas umum seperti rambu-rambu penunjuk arah menuju destinasi, ketersediaan transportasi wisata seperti speedboat dan kendaraan pengantar wisatawan, serta persoalan tarif juga menjadi kendala yang masih dihadapi.

"Destinasi wisata di Berau jumlahnya sangat banyak, sementara kemampuan anggaran belum memungkinkan untuk membangun semuanya dalam satu waktu," ujarnya.

Andi pun menyampaikan, pembangunan dan pengembangan pariwisata membutuhkan proses yang berkelanjutan. Dalam satu lokasi wisata saja, pembangunan sarana dan prasarana bisa memerlukan dua hingga tiga tahap, serta membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas dinas maupun dengan pemerintah kampung setempat.

"Dalam pelaksanaannya tentu ada kendala. Mungkin itulah yang kemudian menjadi bagian dari temuan BPK dalam LHP kemarin," pungkasnya.

(Sf/Rs)