Seputar Kaltim
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Keberadaan belat atau perangkap ikan tradisional di perairan Nenang, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan ditinjau ulang menyusul pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dinas Perikanan (Diskan) PPU akan mengecek posisi alat tangkap tersebut untuk memastikan tidak berada di dalam area pembangunan seluas 5,6 hektare.
Kepala Diskan PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan peninjauan diperlukan untuk memastikan apakah belat masih dapat dipertahankan atau harus dipindahkan ke luar kawasan KNMP.
"Adanya jaring penangkap ikan itu di tengah-tengah pembangunan KNMP masih akan kami tinjau ulang," kata Andi, Rabu (18/11/2026).
Selain persoalan lokasi, Diskan PPU juga akan menelusuri aspek perizinan. Andi menjelaskan, pemanfaatan ruang laut, termasuk pemasangan belat, merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
"Membangun belat itu ada izinnya. Zona laut itu kewenangan provinsi. Kan ada batasan-batasan penangkapan. Pemasangan rumpon, belat, bagang, harusnya melapor ke provinsi," ujarnya.
Ia menyebut nelayan dapat menyampaikan laporan melalui Diskan PPU untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima laporan terkait pemasangan belat di lokasi tersebut.
"Jangan sampai nanti nelayan tidak mematuhi aturan. Harusnya melapor ke provinsi, melalui kami nanti akan dikoordinasikan," tegasnya.
Andi menegaskan, evaluasi akan mempertimbangkan keberadaan nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional tersebut. Keputusan mempertahankan atau menggeser belat akan melihat kesesuaian lokasi dengan kawasan pembangunan KNMP.
"Kita lihat nanti situasinya, ada KNMP apakah belat di perairan pesisir itu dipertahankan atau harus bergeser di luar daripada itu," pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Keberadaan belat atau perangkap ikan tradisional di perairan Nenang, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan ditinjau ulang menyusul pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dinas Perikanan (Diskan) PPU akan mengecek posisi alat tangkap tersebut untuk memastikan tidak berada di dalam area pembangunan seluas 5,6 hektare.
Kepala Diskan PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan peninjauan diperlukan untuk memastikan apakah belat masih dapat dipertahankan atau harus dipindahkan ke luar kawasan KNMP.
"Adanya jaring penangkap ikan itu di tengah-tengah pembangunan KNMP masih akan kami tinjau ulang," kata Andi, Rabu (18/11/2026).
Selain persoalan lokasi, Diskan PPU juga akan menelusuri aspek perizinan. Andi menjelaskan, pemanfaatan ruang laut, termasuk pemasangan belat, merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
"Membangun belat itu ada izinnya. Zona laut itu kewenangan provinsi. Kan ada batasan-batasan penangkapan. Pemasangan rumpon, belat, bagang, harusnya melapor ke provinsi," ujarnya.
Ia menyebut nelayan dapat menyampaikan laporan melalui Diskan PPU untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima laporan terkait pemasangan belat di lokasi tersebut.
"Jangan sampai nanti nelayan tidak mematuhi aturan. Harusnya melapor ke provinsi, melalui kami nanti akan dikoordinasikan," tegasnya.
Andi menegaskan, evaluasi akan mempertimbangkan keberadaan nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional tersebut. Keputusan mempertahankan atau menggeser belat akan melihat kesesuaian lokasi dengan kawasan pembangunan KNMP.
"Kita lihat nanti situasinya, ada KNMP apakah belat di perairan pesisir itu dipertahankan atau harus bergeser di luar daripada itu," pungkasnya.
(Sf/Lo)