Cari disini...
Seputar Kaltim
Jejeran bangunan yang ada di depan Masjid Shirathal Mustaqiem, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Rabu (29/5/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, mengungkapkan bahwa pembangunan dermaga di Samarinda Seberang masih menghadapi kendala signifikan terkait pembebasan lahan.
Ia menyebutkan terdapat sekitar 70 rumah warga yang masih bertahan di bantaran sungai di hadapan Masjid Shirathal Mustaqiem, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang.
"Warga yang domisili di sana masih ingin bertahan, mengharapkan penggantian lain selain uang itu," jelas Aditya, Selasa (28/5/2024).
Menurut Aditya, para warga ini memiliki keterikatan budaya yang kuat dengan daerah tersebut, mengingat mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi.
"Bukan tidak berjalan untuk sosialisasi, hanya saja hasilnya belum optimal," ungkapnya.
Menurutnya penanganan dampak sosial ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan bentuk penggantian bangunan yang mereka tempati juga harus dipertimbangkan.
Ia juga menambahkan bahwa banyak dari warga yang bermata pencaharian di lokasi tersebut. Kekhawatiran kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian menjadi alasan utama mengapa mereka enggan menerima nilai ganti rugi.
Pemkot Samarinda saat ini tengah mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini.
Aditya menjelaskan bahwa konsep pembangunan dermaga ini sebenarnya sangat baik. Namun, pembebasan area di depan Masjid Shirathal Mustaqiem menjadi halangan utama.
"Kami sudah melaksanakan sosialisasi sebanyak dua kali dan akan terus melakukan penanganan dampak sosial serta mengestimasi nilai ganti rugi yang tepat," bebernya.
Lebih lanjut, ia menyatakan pihak Pemerintah Kota Samarinda berencana untuk mengkaji ulang dan melakukan sosialisasi ulang dengan pendekatan sosial yang lebih efektif pada tahun 2025.
Ia menyatakan, Wali Kota Samarinda telah menerima informasi terkait hal ini dan akan mencoba berbagai bentuk sosialisasi dan ganti rugi yang lebih sesuai bagi masyarakat di tahun depan.
Hal ini dilakukan mengingat banyak proyek pemerintah lain yang sedang berlangsung, seperti Teras Samarinda, Pasar Pagi, dan Terowongan, yang juga memerlukan perhatian dan fokus lebih.
"Kita akan terus melakukan pendekatan ini pelan-pelan, penanganan secara khususnya, rencananya akan dilakukan di tahun depan," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Jejeran bangunan yang ada di depan Masjid Shirathal Mustaqiem, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Rabu (29/5/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, mengungkapkan bahwa pembangunan dermaga di Samarinda Seberang masih menghadapi kendala signifikan terkait pembebasan lahan.
Ia menyebutkan terdapat sekitar 70 rumah warga yang masih bertahan di bantaran sungai di hadapan Masjid Shirathal Mustaqiem, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang.
"Warga yang domisili di sana masih ingin bertahan, mengharapkan penggantian lain selain uang itu," jelas Aditya, Selasa (28/5/2024).
Menurut Aditya, para warga ini memiliki keterikatan budaya yang kuat dengan daerah tersebut, mengingat mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi.
"Bukan tidak berjalan untuk sosialisasi, hanya saja hasilnya belum optimal," ungkapnya.
Menurutnya penanganan dampak sosial ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan bentuk penggantian bangunan yang mereka tempati juga harus dipertimbangkan.
Ia juga menambahkan bahwa banyak dari warga yang bermata pencaharian di lokasi tersebut. Kekhawatiran kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian menjadi alasan utama mengapa mereka enggan menerima nilai ganti rugi.
Pemkot Samarinda saat ini tengah mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini.
Aditya menjelaskan bahwa konsep pembangunan dermaga ini sebenarnya sangat baik. Namun, pembebasan area di depan Masjid Shirathal Mustaqiem menjadi halangan utama.
"Kami sudah melaksanakan sosialisasi sebanyak dua kali dan akan terus melakukan penanganan dampak sosial serta mengestimasi nilai ganti rugi yang tepat," bebernya.
Lebih lanjut, ia menyatakan pihak Pemerintah Kota Samarinda berencana untuk mengkaji ulang dan melakukan sosialisasi ulang dengan pendekatan sosial yang lebih efektif pada tahun 2025.
Ia menyatakan, Wali Kota Samarinda telah menerima informasi terkait hal ini dan akan mencoba berbagai bentuk sosialisasi dan ganti rugi yang lebih sesuai bagi masyarakat di tahun depan.
Hal ini dilakukan mengingat banyak proyek pemerintah lain yang sedang berlangsung, seperti Teras Samarinda, Pasar Pagi, dan Terowongan, yang juga memerlukan perhatian dan fokus lebih.
"Kita akan terus melakukan pendekatan ini pelan-pelan, penanganan secara khususnya, rencananya akan dilakukan di tahun depan," pungkasnya.
(Sf/Rs)