Cari disini...
Seputar Kaltim
Rapat Koordinasi Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga yang digelar pada Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. (Foto: Kominfo Bontang)
Bontang - Bontang kembali mendapat alokasi pembangunan jaringan gas (jargas) sebanyak 10.553 Sambungan Rumah (SR).
Hal ini akan direalisasikan pada 2025, sehingga total sambungan rumah yang tersedia hampir mencapai 29.000 SR dari estimasi kebutuhan sekitar 35.000 SR.
Ada 14 kelurahan yang menjadi sasaran dan dipilih berdasarkan kriteria teknis dan kepadatan penduduk untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan jaringan gas.
Wali Kota Bontang, Neni Moernieni mengatakan Bontang memiliki rekam jejak panjang dalam pengembangan jargas rumah tangga. Sejak 2008-2018, pembangunan jargas telah dilaksanakan melalui skema pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD). Hingga kini, tercatat sebanyak 18.436 SR telah terpasang dan berfungsi.
“Dengan adanya penambahan kuota tahun ini maka masih ada sekitar 10.000 sambungan lagi yang perlu kita perjuangkan agar seluruh warga Bontang bisa menikmati manfaat jargas,” ujar Neni Moerniaeni dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga yang digelar, Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunando mengatakan Bontang termasuk dalam paket 4 pembangunan jargas bersama dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Demak dan Kabupaten Tanah Tidung.
Total SR dalam paket ini mencapai 26.137, dengan Bontang mendapatkan alokasi terbesar yakni 10.553 SR. Pemasangan ini dilakukan gratis tanpa adanya pungutan biaya kepada penerima manfaat.
“Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun. Jika ditemukan pihak yang meminta pembayaran, kami minta masyarakat segera melaporkannya ke pihak berwenang,” tegas Yunando
Secara teknis, seluruh fasilitas utama seperti Regulating Station (RS) dan stasiun pengendali akan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Bontang, sehingga tidak membebani masyarakat ataupun pihak swasta.
Pembangunan fisik akan dimulai pada Oktober hingga Desember 2025 dan dilanjutkan tahap penyelesaian dari Januari-Mei 2026.
“Beberapa tahapan persiapan telah dilalui dengan baik, termasuk survei lapangan, peninjauan lokasi calon pelanggan dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bontang dan Kementerian ESDM,” tandasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Rapat Koordinasi Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga yang digelar pada Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. (Foto: Kominfo Bontang)
Bontang - Bontang kembali mendapat alokasi pembangunan jaringan gas (jargas) sebanyak 10.553 Sambungan Rumah (SR).
Hal ini akan direalisasikan pada 2025, sehingga total sambungan rumah yang tersedia hampir mencapai 29.000 SR dari estimasi kebutuhan sekitar 35.000 SR.
Ada 14 kelurahan yang menjadi sasaran dan dipilih berdasarkan kriteria teknis dan kepadatan penduduk untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan jaringan gas.
Wali Kota Bontang, Neni Moernieni mengatakan Bontang memiliki rekam jejak panjang dalam pengembangan jargas rumah tangga. Sejak 2008-2018, pembangunan jargas telah dilaksanakan melalui skema pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD). Hingga kini, tercatat sebanyak 18.436 SR telah terpasang dan berfungsi.
“Dengan adanya penambahan kuota tahun ini maka masih ada sekitar 10.000 sambungan lagi yang perlu kita perjuangkan agar seluruh warga Bontang bisa menikmati manfaat jargas,” ujar Neni Moerniaeni dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga yang digelar, Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunando mengatakan Bontang termasuk dalam paket 4 pembangunan jargas bersama dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Demak dan Kabupaten Tanah Tidung.
Total SR dalam paket ini mencapai 26.137, dengan Bontang mendapatkan alokasi terbesar yakni 10.553 SR. Pemasangan ini dilakukan gratis tanpa adanya pungutan biaya kepada penerima manfaat.
“Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun. Jika ditemukan pihak yang meminta pembayaran, kami minta masyarakat segera melaporkannya ke pihak berwenang,” tegas Yunando
Secara teknis, seluruh fasilitas utama seperti Regulating Station (RS) dan stasiun pengendali akan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Bontang, sehingga tidak membebani masyarakat ataupun pihak swasta.
Pembangunan fisik akan dimulai pada Oktober hingga Desember 2025 dan dilanjutkan tahap penyelesaian dari Januari-Mei 2026.
“Beberapa tahapan persiapan telah dilalui dengan baik, termasuk survei lapangan, peninjauan lokasi calon pelanggan dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bontang dan Kementerian ESDM,” tandasnya.
(Sf/Lo)