Samarinda - Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah memicu guncangan serius pada kas daerah di berbagai wilayah, tak terkecuali Kalimantan Timur (Kaltim). 

Keputusan fiskal ini seketika menimbulkan efek domino, menciptakan semacam jetlag pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini terbiasa dengan gelontoran dana besar.

Dampak dari koreksi anggaran ini paling cepat terasa di sektor jasa mikro dan kecil yang selama ini menjadi penopang kegiatan operasional pemerintahan kabupaten dan kota. Mulai dari penyedia katering rumahan, penyewaan ruang pertemuan di hotel, hingga jasa mobil travel yang mengantar-jemput pejabat, kini berada di ujung tanduk.

Penyebab utama guncangan ini adalah keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan rasionalisasi belanja dan penyesuaian postur APBN. Rasionalisasi ini berimbas langsung pada alokasi TKD yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar pemda di luar Jawa. 

Meskipun Kaltim dikenal kaya Sumber Daya Alam (SDA), operasional rutin pemkab dan pemkot masih sangat bergantung pada transfer pusat. Pemangkasan tersebut memaksa pemda menunda atau bahkan membatalkan banyak kegiatan non-prioritas.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis di Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Adi Rahman pernah menegaskan bahwa daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya rendah akan sangat rentan terhadap penyesuaian kebijakan pusat. 

"Daerah yang penerimaan PAD-nya minim, seperti kebanyakan kabupaten kota, akan mengalami kontraksi belanja publik yang signifikan saat dana transfer pusat direm," ujarnya.

Fakta yang langsung terlihat adalah penurunan drastis permintaan jasa yang berkaitan dengan kegiatan seremonial, rapat dan perjalanan dinas. Pemangkasan TKD membuat banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa membatalkan puluhan hingga ratusan jadwal rapat kerja, workshop dan bimbingan teknis yang semula direncanakan digelar di hotel-hotel lokal.

Pembatalan ini dilakukan mendadak sehingga meninggalkan kekosongan jadwal yang besar. Dampaknya merambat mulai dari penyewaan ballroom hotel, penyediaan makanan dan minuman katering, hingga layanan cetak materi rapat. Pos-pos belanja ini langsung dieliminasi karena dianggap sebagai kegiatan yang tidak esensial.

Bagi industri perhotelan di Balikpapan dan Samarinda, pemangkasan TKD menghilangkan ‘lumbung uang’ yang sifatnya rutin. Selama ini banyak hotel bintang dua dan tiga menjadi langganan tetap pemda untuk penggunaan meeting room dan akomodasi kegiatan luar kota. Hilangnya kegiatan ini membuat hotel harus memutar otak mencari pasar baru.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim, Sahmal Ruhip menyatakan tingkat okupansi hotel yang disumbang oleh aktivitas pemda telah hilang 40 persen. Kondisi ini membuat manajemen hotel terancam melakukan efisiensi terpaksa, yang berarti potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

“Kami sudah merasakan dampaknya. Setelah anggaran rapat dipotong, hampir semua meeting pemda dibatalkan atau dialihkan ke kantor sendiri. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. PHRI mencatat kerugian ini bukan hanya membuat hilangnya pendapatan, tapi juga ancaman nyata untuk merumahkan karyawan hotel,” kata Sahmal.

Katering rumahan dan warung makan di sekitar kantor-kantor pemerintahan adalah salah satu pihak yang paling terpukul. Usaha-usaha ini umumnya bergantung pada pesanan nasi kotak atau makanan ringan untuk rapat-rapat rutin harian OPD. Dengan dihilangkannya hampir seluruh anggaran untuk konsumsi rapat, omzet harian mereka terjun bebas.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM di salah satu pemkot di Kaltim, lebih dari 100 pelaku usaha katering skala mikro yang melayani kebutuhan kantor pemda melaporkan penurunan omzet hingga 70 persen dalam satu bulan terakhir usai pemangkasan TKD. Kondisi ini mengancam pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja harian mereka.

Sektor jasa transportasi, khususnya mobil travel yang melayani rute ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan atau Bandara APT Pranoto Samarinda, ikut menderita. Bisnis mereka bergantung pada mobilitas tinggi pejabat dan staf pemda untuk urusan dinas ke luar daerah atau kegiatan kedinasan antarkota.

Dengan pemangkasan yang menunda seluruh perjalanan dinas non-esensial, armada travel terpaksa menganggur. Ini berdampak langsung pada pendapatan sopir dan biaya perawatan kendaraan. Jika kondisi ini berlanjut, sejumlah perusahaan travel kecil di Kaltim diyakini akan menjual aset kendaraan mereka untuk menutup biaya operasional.

Kondisi jetlag APBD di Kaltim ini menjadi lampu kuning bagi pemda untuk tidak sepenuhnya bergantung pada TKD. Pengamat ekonomi daerah dari Universitas Mulawarman, Muhammad Ilham menyebut kondisi ini harusnya memacu pemda Kaltim untuk lebih serius menggarap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-migas dan non-batu bara.

Ia menegaskan pentingnya kemandirian fiskal. "Ketergantungan pada transfer pusat membuat ekonomi lokal sangat rapuh terhadap kebijakan fiskal di Jakarta," kata Muhammad Ilham. 

Ia menyarankan, alih-alih meratapi pemangkasan, pemda harus segera membuat terobosan insentif untuk menggerakkan sektor jasa dan pariwisata non-pemda agar dana belanja publik tidak hanya berputar di lingkaran kegiatan pemerintahan saja.

(Sf/Lo)