Tanjung Redeb - Rencana pemerintah pusat untuk memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah hingga 50–75 persen memicu kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan terkait besaran DBH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pemotongan DBH tersebut oleh pemerintah pusat.

Dirinya menyebut bahwa pemangkasan DBH berpotensi besar mengganggu stabilitas keuangan daerah, bahkan mengancam kelangsungan berbagai proyek pembangunan strategis yang sudah direncanakan.

"Kalau ini makin berkurang, dipastikan pembangunan kita akan terhambat. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sudah hilang, jangan sampai ditambah lagi dengan pemotongan dana lainnya," ujar Gamalis.

Ia juga menjelaskan bahwa DBH selama ini berperan besar sebagai penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. Sehingga, pemangkasan dana tersebut dinilai akan melemahkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, membangun infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"DBH adalah salah satu komponen paling vital dalam APBD kita. Kalau sampai terus dikurangi, pembangunan bisa lumpuh. Kami khawatir ini akan berpengaruh besar, terutama di sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat," terangnya.

Selain itu, dirinya pun khawatir jika nantinya ada pemotongan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal ini juga sempat ia sampaikan secara langsung kepada Gubernur Kaltim saat kunjungan ke Kabupaten Berau.

"Saya bilang, jangan-jangan nanti Bankeu juga ikut dipotong. Kalau itu terjadi, makin berat bagi Berau," katanya.

Oleh karena itu, Gamalis menekankan pentingnya adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, DPRD, dan Pemerintah Provinsi. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu menjaga kepentingan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal dari pusat.

"Kami siap jika dipanggil untuk memberikan data oleh Komisi III DPRD Kaltim. Yang penting, jangan sampai masyarakat dirugikan," pungkasnya.

(Sf/Rs)