Cari disini...
Seputar Kaltim
Ilustrasi proyek perbaikan jalan di Samarinda. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Ibrohim, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada sejumlah proyek infrastruktur di Samarinda.
Seperti beberapa kegiatan fisik harus dikurangi, misalnya perbaikan jalan yang semula direncanakan sepanjang 100 meter kini hanya bisa terealisasi 50 meter.
Hal itu terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, sesuai yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Akibatnya kata Ibrohim, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Kota Samarinda mengalami penyesuaian signifikan. DAU yang sebelumnya sebesar Rp927 miliar kini berkurang menjadi Rp922 miliar, sedangkan DAK Fisik yang awalnya Rp37 miliar kini hanya tersisa Rp18 miliar.
Ibrohim menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi pada berbagai pos, terutama yang berkaitan dengan kegiatan fisik.
Selain perbaikan jalan, proyek penanganan banjir dan program probebaya juga terkena dampak meski tidak terlalu signifikan. Namun demikian, ia menyebut pemerintah kota selalu berupaya agar program-program prioritas tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.
Selain itu, sejumlah anggaran perjalanan dinas dan belanja operasional juga terkena efisiensi, termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), diskusi atau Focus Group Discussion (FGD), serta agenda yang sifatnya seremonial.
Nantinya pemerintah kota akan mengalihkan sebagian kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pertemuan daring untuk menghemat biaya.
"Belanja pegawai tidak tersentuh sama sekali," kata Ibrohim.
Pemerintah kota kini menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat untuk memastikan strategi terbaik dalam mengalokasikan anggaran yang tersisa. Meskipun mengalami penyesuaian, program-program prioritas tetap diupayakan agar tidak terhenti sepenuhnya.
"Kita akan melakukan pemetaan, mana saja yang akan terkena imbas dan berapa nilainya," ungkap Ibrohim.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ilustrasi proyek perbaikan jalan di Samarinda. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Ibrohim, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada sejumlah proyek infrastruktur di Samarinda.
Seperti beberapa kegiatan fisik harus dikurangi, misalnya perbaikan jalan yang semula direncanakan sepanjang 100 meter kini hanya bisa terealisasi 50 meter.
Hal itu terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, sesuai yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Akibatnya kata Ibrohim, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Kota Samarinda mengalami penyesuaian signifikan. DAU yang sebelumnya sebesar Rp927 miliar kini berkurang menjadi Rp922 miliar, sedangkan DAK Fisik yang awalnya Rp37 miliar kini hanya tersisa Rp18 miliar.
Ibrohim menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi pada berbagai pos, terutama yang berkaitan dengan kegiatan fisik.
Selain perbaikan jalan, proyek penanganan banjir dan program probebaya juga terkena dampak meski tidak terlalu signifikan. Namun demikian, ia menyebut pemerintah kota selalu berupaya agar program-program prioritas tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.
Selain itu, sejumlah anggaran perjalanan dinas dan belanja operasional juga terkena efisiensi, termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), diskusi atau Focus Group Discussion (FGD), serta agenda yang sifatnya seremonial.
Nantinya pemerintah kota akan mengalihkan sebagian kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pertemuan daring untuk menghemat biaya.
"Belanja pegawai tidak tersentuh sama sekali," kata Ibrohim.
Pemerintah kota kini menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat untuk memastikan strategi terbaik dalam mengalokasikan anggaran yang tersisa. Meskipun mengalami penyesuaian, program-program prioritas tetap diupayakan agar tidak terhenti sepenuhnya.
"Kita akan melakukan pemetaan, mana saja yang akan terkena imbas dan berapa nilainya," ungkap Ibrohim.
(Sf/Rs)