Samarinda – Persatuan Pedagang Sembako dan Minyak (P2SM) Kota Samarinda, melakukan audiensi dengan Wali Kota Samarinda membahas soal penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dan Pertamini di Balai Kota, Senin (27/5/2024).

Wakil Ketua P2SM, Andi Patongai, menyatakan pentingnya keberlanjutan eksistensi para pedagang kecil utamanya BBM eceran di Samarinda. Andi mengungkap bahwa omzet yang didapat para pedagang mengalami penurunan.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengakomodir dan mengangkat usaha kecil agar tetap bertahan.

"Alhamdulillah, tadi Walikota merespon dengan sangat baik. Pedagang masih bisa berjualan dengan catatan bahwa perizinan-perizinan yang diperlukan akan segera diurus," kata Andi.

Andi menekankan bahwa masalah ini sangat urgent karena menyangkut banyak orang. Saat ini, P2SM memiliki 1.018 anggota, dengan tambahan sekitar 500 anggota di masa depan. Jika masalah ini tidak direspon dengan baik, efeknya bisa sangat berbahaya bagi banyak orang.

"Kapasitas dan massa kami besar, harapannya, asosiasi kami bisa menjual dengan lebih baik, pemerintah mengakomodir, dan kami siap bekerja sama serta mengikuti kebijakan yang ada," tuturnya.

Di lain sisi, Sekretaris P2SM, Heryandy menuturkan bahwa setelah adanya pertemuan ini, ada kejelasan langkah ke depan terkait apa yang harus dilakukan oleh para pedagang.

"Memang ada keberatan, misal terkait berjualan di wilayah sempit, kan harusnya tidak, namun ada solusi seperti alat yang diperkecil dan kemudahan perizinan," ungkap Heryandy. 

Heryandy juga menambahkan bahwa sebagian anggota P2SM sudah mengurus perizinan melalui OSS dan NIB. Walikota memberikan waktu sampai perwali terbit untuk menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan.

Pria yang juga merupakan Penjual BBM jenis Pertamax ini pun mengungkap, selama ini mendapat pasokan dari SPBU.

“Biasanya pakai kaleng, memang pertamax non subsidi itu boleh. Beberapa yang terlihat ada yang diantarkan ada naik motor bolak balik,” ungkpanya.

Ia menyebutkan bahwa para pedagang meminta bantuan agar mendapat keringanan terkaiit izin usahanya selama ini. Terlebih hingga saat ini belum terdapat kejelasan pasti, apa yang harus dilakukan, karena menurutnya belum terdapat kejelasan aturan yang disosialisasikan.

"Mengenai BBM eceran dan pertamini, pengaturannya tadi disebutkan akan dijelaskan dalam perwali yang akan datang, kami juga masih menunggu itu," pungkasnya. 

(Sf/Rs)