Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memastikan seluruh program terkait pembangunan serta kesejahteraan rakyat yang telah disusun untuk 2026 tetap terlaksana meski di tengah kondisi efisiensi anggaran.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar diminta untuk proaktif dalam mencari sumber anggaran lain, seperti menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun memanfaatkan program CSR guna menunjang pembangunan daerah.

“Memang benar tidak semua kegiatan hingga hari ini bisa dibiayai, tapi kita perlu mencarikan solusinya, salah satunya bermitra dengan badan swasta serta mengarahkan program CSR untuk membantu kegiatan di OPD,” ujar Aulia Rahman, Minggu (8/2/2026).

Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar pada 2026 ditetapkan sebesar Rp7,16 triliun.

Angka itu mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni senilai Rp11,1 triliun.

Penurunan itu dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan terhadap alokasi transfer ke daerah (TKD), sehingga berpotensi menyebabkan program pembangunan daerah terhambat.

Aulia Rahman menegaskan kepada seluruh OPD untuk tidak pasrah ketika dihadapkan dengan permasalahan fiskal, justru harus tetap berusaha untuk kreatif dan inovatif dalam mencari solusi pendanaan.

Ini bertujuan agar program-program prioritas daerah tidak hanya terhenti pada dokumen perencanaan saja, tapi dapat terlaksanakan hingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

“Saya tidak mau dengar ada kegiatan yang tidak terlaksana karena alasan tidak ada anggaran. Jadi demokrasi hari ini kita membutuhkan individu yang kreatif dan punya pemikiran yang solutif, bukan pasrah,” tandasnya.

(Sf/Rs)