Cari disini...
Seputar Kaltim
Pembekalan bagi enumator verifikasi dan validasi data kemiskinan Kota Bontang. (Foto: Kominfo Bontang)
Bontang - Guna mewujudkan Bontang Zero Kemiskinan pada 2029, para enumator diberi pembekalan verifikasi dan validasi data kemiskinan untuk menghadirkan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai pijakan awal menuju integrasi Satu Data Indonesia, yang menjadi fondasi agar seluruh program penanggulangan kemiskinan di Bontang dapat tepat sasaran.
“Dari sekitar 300 pendaftar, sebanyak 150 enumerator telah terpilih untuk menjalani proses pembekalan ini. Mereka akan menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data riil di lapangan. Dengan data yang akurat, maka intervensi pemerintah akan lebih efektif dan efisien,” ujar Toetoek.
Para enumator diberikan pembekalan berupa, metodologi pengumpulan dan verifikasi data. Hingga pemanfaatan data geospasial dalam proses pemetaan dan analisis data kemiskinan.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan proses pengumpulan data akan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari enumerator di tingkat kelurahan, data akan diverifikasi ulang oleh pihak kecamatan, sebelum akhirnya dilakukan validasi akhir oleh Dinsos PM.
Setelah melalui proses tersebut, data baru akan disahkan secara resmi oleh wakil wali kota sebelum dibawa ke pemerintah pusat.
“Visi Bontang Zero Kemiskinan 2029 hanya dapat terwujud jika kita memiliki data yang valid dan komprehensif,” tandasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Pembekalan bagi enumator verifikasi dan validasi data kemiskinan Kota Bontang. (Foto: Kominfo Bontang)
Bontang - Guna mewujudkan Bontang Zero Kemiskinan pada 2029, para enumator diberi pembekalan verifikasi dan validasi data kemiskinan untuk menghadirkan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai pijakan awal menuju integrasi Satu Data Indonesia, yang menjadi fondasi agar seluruh program penanggulangan kemiskinan di Bontang dapat tepat sasaran.
“Dari sekitar 300 pendaftar, sebanyak 150 enumerator telah terpilih untuk menjalani proses pembekalan ini. Mereka akan menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data riil di lapangan. Dengan data yang akurat, maka intervensi pemerintah akan lebih efektif dan efisien,” ujar Toetoek.
Para enumator diberikan pembekalan berupa, metodologi pengumpulan dan verifikasi data. Hingga pemanfaatan data geospasial dalam proses pemetaan dan analisis data kemiskinan.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan proses pengumpulan data akan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari enumerator di tingkat kelurahan, data akan diverifikasi ulang oleh pihak kecamatan, sebelum akhirnya dilakukan validasi akhir oleh Dinsos PM.
Setelah melalui proses tersebut, data baru akan disahkan secara resmi oleh wakil wali kota sebelum dibawa ke pemerintah pusat.
“Visi Bontang Zero Kemiskinan 2029 hanya dapat terwujud jika kita memiliki data yang valid dan komprehensif,” tandasnya.
(Sf/Lo)